Anggota DPRD Paniai Ingin Papua Merdeka, Istana: No Way, NKRI Harga Mati

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Senin, 02 September 2019 | 13:24 WIB
Anggota DPRD Paniai Ingin Papua Merdeka, Istana: No Way, NKRI Harga Mati
Kepala Staf Presiden Moeldoko. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Moeldoko meminta pada semua pihak tidak mempersoalkan NKRI, termasuk mencoba memisahkan Papua dari Indonesia.

Hal itu dikatakan Moeldoko sekaligus untuk menjawab peryataan Anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa. Sebelumnya Pakopa mengatakan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.

"Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan," ujar Moeldoko di kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Mantan Panglima TNI mengatakan integritas Indonesia sudah disepakati dan tidak bisa ditawar lagi. Ia lagi-lagi menegaskan kalau NKRI harga mati.

"Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati, kan gitu?" kata dia.

Naftali Pakopa, anggota DPRD Paniai, saat menyampaikan orasi politik di halaman kantor Bupati Paniai, Madi, Senin (26/8/2019). [Stevanus Yogi/Suara Papua]
Naftali Pakopa, anggota DPRD Paniai, saat menyampaikan orasi politik di halaman kantor Bupati Paniai, Madi, Senin (26/8/2019). [Stevanus Yogi/Suara Papua]

Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Paniai, Papua, menegaskan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.

Hal itu diungakpkan anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa, dalam orasi mewakili anggota DPRD saat aksi demonstrasi anti-rasisme, Senin (26/8/2019), di kantor Bupati paniai.

Aksi itu sendiri digelar untuk mengecam tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, tanggal 16 - 17 Agustus 2019.

"Karena Indonesia tak henti-henti dari dulu terus menghina kami orang Papua, dibilang bodoh, kotor, bau, primitif, konsumtif, dan sekarang monyet. Maka saya tegas mau bilang, kita Papua harus merdeka, lepas dari Indonesia," kata Naftali seperti diberitakan Suarapapua.com, Rabu (28/8/2019).

baca juga

Ia menuturkan, selama ini pihaknya telah setia terhadap negara Indonesia tapi justru dihina sebagai monyet. Naftali mengakui wakil rakyat kecewa.

"Memang saya Papua kulit hitam, berambut keriting, tapi saya manusia sejati. Kenapa saya dihina dan disamakan dengan monyet. Di Tanah Papua, nama binatang monyet itu tidak ada. Adanya itu di Ragunan, Ancol, Puncak Bogor, di Jawa sana. Keliru orang Indonesia. Mereka sendiri adalah bangsa Monyet," tegasnya lagi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bule Australia Dideportasi Karena Nonton Demo di Papua

Bule Australia Dideportasi Karena Nonton Demo di Papua

News | Senin, 02 September 2019 | 13:22 WIB

Polisi Jerat 20 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan Manokwari, Sorong dan Fakfak

Polisi Jerat 20 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan Manokwari, Sorong dan Fakfak

News | Senin, 02 September 2019 | 13:09 WIB

Kasus Papua Disamakan dengan HTI, Ruhut: Banyak Pendukung Pilpres Stres

Kasus Papua Disamakan dengan HTI, Ruhut: Banyak Pendukung Pilpres Stres

News | Senin, 02 September 2019 | 12:50 WIB

Terkini

Denny Indrayana: RUU Perampasan Aset Jangan Berubah Jadi Perampasan Asa

Denny Indrayana: RUU Perampasan Aset Jangan Berubah Jadi Perampasan Asa

News | Senin, 14 September 2026 | 17:57 WIB

Tinggalkan Gawai Sejenak, Nikmati Akhir Pekan yang Tenang Bersama The Write and Wonder Club

Tinggalkan Gawai Sejenak, Nikmati Akhir Pekan yang Tenang Bersama The Write and Wonder Club

Your Say | Senin, 14 September 2026 | 17:52 WIB

Prabowo Lantik Suahasil Nazara jadi Menteri Keuangan

Prabowo Lantik Suahasil Nazara jadi Menteri Keuangan

Foto | Senin, 14 September 2026 | 17:51 WIB

Produser Film Sang Pengadil Didakwa Cuci Uang Zarof Ricar dengan 4 Modus

Produser Film Sang Pengadil Didakwa Cuci Uang Zarof Ricar dengan 4 Modus

News | Senin, 14 September 2026 | 17:49 WIB

Suahasil Nazara Resmi Gantikan Purbaya Jadi Menkeu, DPR Ungkap Harapan Besar Ini

Suahasil Nazara Resmi Gantikan Purbaya Jadi Menkeu, DPR Ungkap Harapan Besar Ini

News | Senin, 14 September 2026 | 17:45 WIB

Mantan Menteri Malaysia Didakwa Gelapkan Dana Haji Rp 3,7 Miliar

Mantan Menteri Malaysia Didakwa Gelapkan Dana Haji Rp 3,7 Miliar

News | Senin, 14 September 2026 | 17:35 WIB

Resmi Menikah, Christian Wilfandio Tetap Fokus Bawa Timnas Mini Soccer Indonesia ke Piala Dunia 2027

Resmi Menikah, Christian Wilfandio Tetap Fokus Bawa Timnas Mini Soccer Indonesia ke Piala Dunia 2027

Bola | Senin, 14 September 2026 | 17:35 WIB

Suahasil Gantikan Purbaya Jadi Menkeu hingga Periode 2029

Suahasil Gantikan Purbaya Jadi Menkeu hingga Periode 2029

Bisnis | Senin, 14 September 2026 | 17:34 WIB

Dompet Aman, Perut Kenyang! Bayar Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback hingga Rp100 Ribu

Dompet Aman, Perut Kenyang! Bayar Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback hingga Rp100 Ribu

Bri | Senin, 14 September 2026 | 17:33 WIB

Greenpeace Pertanyakan SK Pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

Greenpeace Pertanyakan SK Pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

News | Senin, 14 September 2026 | 17:31 WIB

×