Suara.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan, konsep Wisata Halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba.
Pasalnya, konsep halal yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan, termasuk muslim yang datang ke kawasan Danau Toba.
Kabid Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Muchlis mengatakan, wisata halal bisa diterapkan berdampingan dengan kearifan lokal yang ada, termasuk tak menghalalkan daging babi.
“Wisata halal beda konsep wisata syariah. Wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu,” katanya saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Ruang Pers Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (2/9/2019).
Aksi yang dilakukan massa menuntut klarifikasi mengenai konsep wisata halal Danau Toba yang sedang ramai dibicarakan.
Mereka meminta Pemprov Sumut untuk menjelaskan tentang konsep wisata halal di Danau Toba, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami meminta klarifikasi tentang maksud wisata halal di Danau Toba itu,” ujar salah satu pengunjuk rasa Rico Nainggolan seperti diberitakan Kabarmedan.com—jaringan Suara.com.
Muchlis mengatakan, konsep wisata halal sudah bergulir sejak lama. Konsep tersebut untuk mengakomodir kebutuhan para wisatawan yang datang ke Danau Toba.
“Saat ini 55 persen wisatawan yang datang berkunjung berasal dari Malaysia,” ujarnya.
Konsep itu juga dimaksudkan untuk mengambil pasar yang sedang bertumbuh saat ini, yakni wisata halal.
“Selama ini sudah ada fasilitas untuk wisatawan muslim di Danau Toba. Namun fasilitas (amenitas) muslim yang ada, diperkirakan tidak mencukupi jika mengacu pada pemerintah pusat yang menargetkan 1 juta pengunjung,” jelasnya.
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep wisata halal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan para kepala dinas pariwisata kabupaten kawasan Danau Toba.
“Pemprov Sumut juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat terkait itu,” tuturnya.
TERPOPULER
