Suara.com - Konflik di Papua dari tahun ke tahun tak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah, baik era presiden Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi silih berganti. Namun hingga kini gesekan hingga tuntutan merdeka terus berlangsung hingga memicu konflik.
Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo juga berusaha membuat berbagai terobosan. Berbagai langkah dilakukan untuk mengubah masyarakat Papua. Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya. “Keliru kalau ada anggapan kita mengambil banyak kekayaan dari sana. Itu kebalik. Yang benar, Freeport itu kita dapat Rp16 triliun, sedangkan DAU dari pusat ke Papua Rp92 triiun,” kata Presiden Joko Widodo kepada pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, (3/9/2019).
Jokowi menjelaskan, setidaknya ada lima langkah yang dilakukan untuk menangani isu Papua.
Pertama, sejak awal dirinya menjabat sebagai presiden, mengedepankan pendekatan dialog. Tujuannya, menurut Jokowi untuk membangun trust, kepercayaan. Ia telah mengunjungi Asmat, Nduga, Wamena dan lain-lain, bertemu berdialog langsung dengan masyarakat. Ia menargetkan setahun minimal 2-3 kali mengunjungi Papua dan Jokowi mengaku sudah 12 kali ke Papua selama 5 tahun terakhir.
Kedua, pendekatan kesejahteraan. Berbagai upaya membangun kesejahteraan dilakukan termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam oleh dan untuk masyarakat Papua.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Menurut Jokowi, saham Freeport dikelola Pemda Papua sehingga bisa dinikmati masyarakat Papua. Dalam politik anggaran ada salah persepsi. "Keliru bila dianggap Jakarta mengambil dari Papua, itu kebalik. karena dari Freeport dapat Rp26 triliun, sedangkan DAU dari pemerintah pusat ke Papua Rp92 triliun," katanya.
Keempat, penanganan ketidakadilan. Jokowi mencontohkan saat dirinya berkunjung ke Papua, bertemu dengan penjual bensin eceren. Dia tanya ke penjual, harga Rp60 ribu/liter. Bahkan saat musim hujan, bisa mencapai Rp100 ribu / liter. “Ini kita jadikan harga BBM satu harga secara nasional,” kata Jokowi.
Kelima, pembangunan infrastruktur. Jokowi mencontohkan untuk bepergian ke Nduga membutuhkan waktu 4 hari bila menggunakan jalan darat. Ke wilayah Asmat dua hari. Banyak dokter diterjunkan ke sana balik. “Juga terjadi kelaparan, karena akses wilayah sulit. Ini yang kemudian kita bangun insfrastruktur jalan. Sekarang cukup 7-8 jam jalur darat,” kata dia.
TERPOPULER
