Cak Nun: Menurutmu Pindah Ibu Kota seperti Pindah Kos?

Suara.com - Budayawan sekaligus ulama Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun buka suara terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Cak Nun dalam acara Maiyah yang berlangsung baru-baru ini.

Dalam video yang diunggah kanal YouTube Sabda Jan_cukers, Cak Nun mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang hendak memindahkan ibu kota.

Ia menyebut bila orang Indonesia itu kuat dan tangguh sehingga tidak akan mudah dihancurkan. Namun hal itu tidak disadari oleh pemimpin negara.

"Orang Indonesia enggak ada hancurnya, ini enggak diperhitungkan oleh pemimpin Indonesia. Kalian tuh enggak tahu, pemimpin kalian itu diuntungkan oleh rakyatmu yang tangguh yang tidak akan mati karena apa pun," tegas Cak Nun.

Pun soal pemindahan ibu kota, keputusan tersebut dinilai terlalu gegabah. Mestinya memimpin melibatkan rakyat sebelum memutuskannya karena hal itu bukan perkara mudah.

"Maka jangan seenaknya, tanya dulu ke rakyat kalau mau bertindak, jangan cuma bergaya pencitraan terus. Tanya dulu kalau ada apa-apa, mau pindahin orang segitu banyaknya, tanya dulu, bikin diskusi publik, tanya ke universitas, forum rektor, di setiap kampus di suruh diskusi, tanya ke masjid-masjid, ke gereja-gereja," imbuhnya.

Cak Nun lantas mengatakan bila nantinya keputusan pemindahan ibu kota memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indoenesia, sehingga rakyat perlu mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi.

"Menurutmu pindah ibu kota seperti pindah kos? begitu banyak multi efek yang akan ditimbulkan dan harus kita hitung sematang-matangnya. Ini Republik Indonesia bukan Singapura, bukan sebuah kecamatan, Indonesia itu luas sekali," kata Cak Nun.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan beban Jakarta sudah sangat berat menjadi ibu kota negara selama 74 tahun sejak Indonesia merdeka.

Jakarta saat ini menjadi pusat bisnis, pemerintahan, perdagangan sampai jasa. Itu juga menjadi alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Beban Jakarta sudah terlalu berat jadi pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan dan jasa. Dan juga bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.