Sangkulirang-Mangkalihat Dibidik Jadi Geopark Nasional, Bisakah Jaga Alam dan Warga?

Suara.com - Upaya menjadikan Bentang Alam Sangkulirang-Mangkalihat di Kalimantan Timur sebagai Geopark Nasional memasuki tahap penting. Tim Verifikasi Geopark Nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan verifikasi lapangan pada 6–10 Juli 2026 untuk menilai kesiapan kawasan tersebut.

Namun, penetapan status geopark bukan hanya soal pengakuan atas kekayaan geologi. Pemerintah juga harus memastikan kawasan bernilai konservasi tinggi itu memiliki tata kelola yang mampu melindungi bentang alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan verifikasi lapangan akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan Sangkulirang-Mangkalihat sebagai Geopark Nasional.

"Selain menilai kekayaan geologi, tim verifikasi juga akan meninjau aspek pengelolaan kawasan, konservasi keanekaragaman hayati, pelibatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal yang menjadi syarat utama dalam pengelolaan geopark berkelanjutan," ujar Sri saat menyambut tim verifikasi di Samarinda, Senin (6/7).

Pengakuan saja tidak cukup

Sangkulirang-Mangkalihat merupakan bentang alam karst seluas sekitar 1,8 juta hektare yang membentang di Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Kawasan ini menyimpan batuan purba dari periode Kapur, gua dengan lukisan cadas prasejarah, serta menjadi habitat berbagai spesies penting.

Selain memiliki nilai geologi dan budaya, kawasan tersebut juga dinilai berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkirakan bentang alam ini menyimpan cadangan karbon sekitar 275,57 gigaton karbon dari ekosistem hutan maupun formasi batu gamping. Potensi tersebut diperkirakan mampu menekan emisi Provinsi Kalimantan Timur hingga 16,04 persen dan emisi nasional sebesar 0,74 persen setiap tahun.

Meski demikian, pengakuan sebagai geopark tidak secara otomatis menjamin kawasan akan terlindungi. Status tersebut justru menuntut adanya pengelolaan yang konsisten agar fungsi konservasi, pelestarian budaya, dan pemanfaatan ekonomi dapat berjalan beriringan.

Karena itu, aspek tata kelola menjadi salah satu fokus dalam proses verifikasi, selain kekayaan geologi yang dimiliki kawasan.

Pelibatan masyarakat menjadi salah satu syarat

Proses pengusulan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat dimulai pada 2019 melalui inventarisasi keragaman geologi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Pada 2024, Kementerian ESDM menetapkan kawasan tersebut sebagai Situs Warisan Geologi yang mencakup 11 geosite di Kabupaten Kutai Timur dan 15 geosite di Kabupaten Berau. Penetapan itu menjadi dasar ilmiah dalam pengajuan status Geopark Nasional.

Seiring proses tersebut, pemerintah dan YKAN mengembangkan sejumlah program berbasis masyarakat, di antaranya Program SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan) serta berbagai skema Perhutanan Sosial.

Melalui program tersebut, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, hingga penguatan kelembagaan desa untuk menjaga kawasan hutan, karst, dan keanekaragaman hayati.

Manajer Senior YKAN Niel Makinuddin mengatakan keberhasilan sebuah geopark tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi juga kemampuan para pihak mengelolanya secara berkelanjutan.