DPR Minta Pimpinan KPK yang Baru Bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Suara.com - Komisi III DPR RI menilai lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih hasil pleno dengan Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri sebagai ketua adalah kombinasi pimpinan KPK yang baik untuk periode 2019-2023. DPR berharap ada sinergi dengan aparat penegak hukum lain.

Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan, mereka telah mempertimbangkan komposisi sesuai dengan keahlian masing-masing capim KPK dan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Menurut kami komposisi ini sudah komposisi yang paling baik, kita punya wakil akademisi, kita punya wakil dari penegak hukum, sudah lengkap lah ini," kata Erma kepada wartawan di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Oleh karenanya, politisi Demokrat ini berharap KPK di bawah kepimpinan Firli Bahuri bisa menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang dan bersinergi dengan aparat penegak hukum.

"Harapan kita satu saja, pak Firli sebagai ketua KPK yang kita pilih menjalankan undang-undang, undang-undang memandatkan harus ada kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum, ada sinergi, ada koordinasi, ada supervisi, itu mandat undang-undang," tegasnya.

Lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 itu ditetapkan melalui rapat pleno penetapan Pimpinan KPK pada Jumat (13/9/2019) pukul 01.00 WIB dini hari.

Keputusan itu diambil setelah 56 anggota Komisi III DPR RI setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK pada Rabu (11/9/2019) dan Kamis (12/9/2019).

Berdasarkan hasil voting, Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri meraih 56 suara alias menang total, disusul Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lili Pintauli Siregar (44 suara).

Mereka menyingkirkan nama Luthfi Jayadi Kurniawan (7 suara), Sigit Danang Joyo (19 suara), Johanis Tanak (0 suara), Roby Arya (0 suara), dan I Nyoman Wara (0 suara).

Selanjutnya, hasil rapat pleno penetapan capim KPK ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang akan digelar pekan depan.