BPK Serahkan IHPS, Jokowi Senang WTP Pemerintah Pusat Meningkat

Kamis, 19 September 2019 | 20:39 WIB
BPK Serahkan IHPS, Jokowi Senang WTP Pemerintah Pusat Meningkat
Presiden Jokowi terima laporan hasil pemeriksaan BPK. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019. Ikhtisar tersebut langsung diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara ke Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Jokowi mengaku bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Pada tahun kali ini ia menyebut banyak Kementerian dan Lembaga yang juga mendapat WTP.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ujar Jokowi.

Jokowi mengklaim di periode kedunya akan menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Terkait laporan tersebut ia akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Kepala Negara akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata dia.

Sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik.

"Progressnya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," tutur Moermahadi.

Moermahadi menuturkan, ada dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Baca Juga: Audit BPK: Masih Ada Perusahaan Kelapa Sawit Nakal

Sementara kata dia, dua lembaga yang juga memperoleh WDP yakni Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan disclaimer itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," kata Moermahadi.

Untuk diketahui, IHPS I Tahun 2019 merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Paling Cocok Jadi Takjil Apa saat Buka Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis: Jajal Seberapa Jawamu Lewat Tebak Kosakata Jatuh
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI