Gugat Batasan Umur Kepala Daerah ke MK, Tsamara: Itu Diskriminasi!

Agung Sandy Lesmana, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 23 September 2019 | 16:30 WIB
Gugat Batasan Umur Kepala Daerah ke MK, Tsamara: Itu Diskriminasi!
Ketua DPP PSI, Tsamara Amany bersama politikus partai lain saat melayangkan gugatan ke MK. (Suara.com/Fakhri).

Suara.com - Beberapa politisi dari berbagai partai menggugat aturan minimal usia untuk menjado kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang ada saat ini dianggap mendiskriminasi politisi muda.

Aturan yang dimaksud adalah UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pada pasal 7 ayat 2 huruf e dikatakan usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Salah satu pemohon, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengatakan pembatasan usia bagi kepala daerah tidak adil. Ia menganggap tidak ada alasan jelas untuk membatasi usia sebagai kepala daerah.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany bersama politikus partai lain seusai melayangkan gugatan ke MK. (Suara.com/Fakhri).
Ketua DPP PSI, Tsamara Amany bersama politikus partai lain saat melayangkan gugatan ke MK. (Suara.com/Fakhri).

"Kami enggak tahu apa alasannya mereka DPR memberikan limitasi seperti itu. Cuma yang jelas buat kita itu diskiminasi," ujar Tsamara di gedung MK, Senin (23/9/2019).

Ia menganggap usia tidak menentukan kematangan seseorang untuk layak menjadi kepala daerah.

Menurutnya, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan unsur penting dari demokrasi.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany bersama politikus partai lain seusai melayangkan gugatan ke MK. (Suara.com/Fakhri).
Ketua DPP PSI, Tsamara Amany bersama politikus partai lain saat melayangkan gugatan ke MK. (Suara.com/Fakhri).

"Kami harus serahkan mekanisme itu ke mekanisme demokratis dan biarkan seleksi yang terjadi itu seleksi yang demokratis," jelas Tsamara.

Pemohon lainnya, Politisi PSI, Dara Nasution menyebut gugatan tersebut tidak menentukan umur berapa yang seharusnya menjadi syarat minimal Kepala Daerah. Ia meminta agar Hakim MK yang meninjau ulang kembali aturan tersebut.

"Kami hanya ingin menunjukkan bahwa ketidakkonsisten satu UU dengan yang lainnya, soal keterlibatan anak muda di dalam pilkada dan legislatif," kata Dara.

baca juga

Gugatan ini juga dimohonkan oleh Faldo Maldini dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Cakra Yudi Putra dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Berkas gugatan telah diterima oleh bagian administrasi MK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Datangi MK Hari Ini, PSI Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Datangi MK Hari Ini, PSI Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah

News | Senin, 23 September 2019 | 12:03 WIB

Bakal Diserbu Gugatan UU KPK, Ketua MK: Tak Ada Kata Selain Disidangkan

Bakal Diserbu Gugatan UU KPK, Ketua MK: Tak Ada Kata Selain Disidangkan

News | Kamis, 19 September 2019 | 18:20 WIB

Minta Firli Bahuri Tak Dilantik, Belasan Mahasiswa Gugat UU KPK Baru ke MK

Minta Firli Bahuri Tak Dilantik, Belasan Mahasiswa Gugat UU KPK Baru ke MK

News | Kamis, 19 September 2019 | 15:47 WIB

Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir

Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir

News | Kamis, 19 September 2019 | 00:02 WIB

Revisi Undang-undang KPK Tak Masalah, Yang Dipersoalkan Prosedurnya

Revisi Undang-undang KPK Tak Masalah, Yang Dipersoalkan Prosedurnya

Jogja | Minggu, 15 September 2019 | 18:12 WIB

Terkini

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 20:50 WIB

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Bogor | Kamis, 19 November 2026 | 20:47 WIB

×