REGIONAL:
Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengkritik tindakan polisi yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pelajar STM yang berunjuk rasa di DPR RI, Rabu, (25/9/2019) kemarin.
Retno Listyarti, Komisioner KPAI menilai polisi tak seharusnya melakukan tindakan kekerasan semisal memukul atau bahkan menembakan gas air mata ke pelajar.
"Saya melihat bahwa tampaknya tidak memiliki SOP (standar operasional prosedur) bagaimana menangani anak-anak ketika terjadi demo seperti ini. Akhirnya perlakuan terhadap anak-anak sama," kata Retno di kantor KPAI, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Meski penanganan semacam itu dilakukan polisi untuk meredam kericuhan, namun menurut Retno polisi harus menggunakan cara lain. Mengingat yang mereka tangani adalah anak usia sekolah.
"Padahal anak-anak ini kalau salah dan terindikasi melempar batu dan lain-lainnya melawan aparat, tangkap, lumpuhkan tapi bukan berarti harus dipukuli harus disiram gas air mata. Mereka ini akhirnya mengalami kekerasan dalam proses ini," tuturnya.
Hal itu pula, lanjut Retno yang bakal menjadi masukan dari KPAI untuk institusi Polri agar ke depan menerapkan SOP berbeda dalam menangani kericuhan yang melibatkan anak.
"Mungkin ini masukkan juga kepada kepolisian. Kami beri masukan bahwa menangani anak anak seharusnya berbeda," katanya.
Sebelumnya, massa pelajar dari SMA, SMK, dan STM terlibat bentrok dengan polisi di Flyover Slipi, Jakarta, tak kuasa menahan rasa perih di mata lantaran tertembak gas air mata. Tembakkan gas air mata dilepaskan polisi ke arah massa untuk membubarkan aksi.
Sambil memejamkan mata. Tak sedikit dari mereka yang turut dituntun rekannya untuk mencari air.
"Air, air mana air," ujar massa yang terkena gas air mata, Rabu (25/9/2019).
Teriakan itu berlangsung beberapa kali sapai akhirnya merkea sadar kalau tak ada pasokan air bersih yang tersisa. Sebelumnya, massa menyediakan air mineral di tengah dan pinggir jalan.
TERPOPULER
