Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap masih banyak anggaran Pemprov yang jumlahnya janggal. Salah satunya adalah pengadaan antivirus komputer yang mencapai milyaran rupiah.
Hal tersebut diungkap oleh Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, William Aditya Sarana. Antivirus itu termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.
Menurut William, anggaran untuk antivirus itu mencapai Rp 12 miliar. Jumlah tersebut dianggapnya tidak masuk akal.
William menjelaskan, sekitar tahun 2016-2018 Pemprov DKI hanya menyewa antivirus. Anggarannya juga hanya berkisar Rp 100-200 juta.
"Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp 200 jutaan. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100-200 (juta) gitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar," ujar William di gedung DPRD, Kamis (3/10/2019).
Berdasarkan data KUA PPAS yang diterima Suara.com, anggaran anti virus itu masuk ke dalam salah satu program bernama penyediaan licensi perangkat lunak dan anti virus. Plafon anggaran sementara tertulis Rp 12,9 miliar.
Namun anggaran tersebut tidak hanya untuk anti virus saja. Terdapat target tiga pengadaan yang menggunakan anggaran tersebut. Meskipun jumlah khusus untuk antivirus tidak disebutkan.
William mengaku akan memeriksanya lagi bersama Komisi A bidang pemerintah. Menurutnya jumlah tersebut sudah terbilang besar dan berpotensi hanya membuang anggaran.
"Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli dari pada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih," pungkasnya.
Baca Juga: PSI Sebut Anggaran untuk TGUPP Selalu Meningkat, Tahun Ini Rp 26 Miliar
