Suara.com - Penggiat antikorupsi, Emerson Yuntho, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak takut dengan ancaman dimakzulkan jika menerbitkan Perppu KPK. Emerson menilai tidak ada alasan bagi DPR RI untuk memakzulkan Jokowi bila nantinya mengeluarkan Perppu KPK.
Emerson berharap Jokowi dapat berpihak kepada rakyat bukan pada elit elit-elit politik pengusungnya di Pilpres 2019 lalu. Bentuk keberpihakan Jokowi kepada rakyat t kata Emerson, yakni dengan mengeluarkan Perppu KPK.
"Jangan takut terhadap tekanan, ancaman pemakzulan. Karena, kalau dia bikin Perppu enggak ada alasan bagi DPR mengenakan pemakzulan," kata Emerson dalam diskusi bertajuk 'Habis Demo Terbitlah Perppu' di Angkringan Pas, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).
"Jadi kita ingatkan Jokowi sekali lagi untuk berpijak kepada rakyat, karena saat ini dia dipilih rakyat," Emerson menambahkan.
Eks peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menuturkan, gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang terjadi beberapa pekan belakangan ini bisa menjadi alasan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Terlebih, jika Jokowi itu sendiri memiliki keberpihakan terhadap pemberantasan dan penyelamatan terhadap lembaga antirasuah.
"Jadi kami mendorong presiden, tinggal pilih saja presiden berpihak (KPK) atau partai politik. Nah ini yang harus diambil sikap oleh presiden," ujarnya.
"Kalau presiden menganggap ini persoalan serius menyanglut kewenangan KPK yang terpangkas, kemudian ada tuntutan mahasiswa dan rakyat yang menyatakan bahwa menolak revisi dan perlu Perppu, ini bisa jadi alasan subuektif pemerintah (menerbitkan Perppu)," imbuhnya.
