Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti soal pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai dilantik untuk yang kedua kalinya. Ketika mencermati pidato Jokowi, mereka menilai infrastruktur demokrasi digembosi.
Ketua Umum Pengurus YLBHI, Asfinawati menyebut pidato Jokowi mestinya bisa dicermati dengan baik karena menjadi gambaran pemerintahan lima tahun ke depan. Yang dilihat ialah dalam pidato yang disampaikan Jokowi justru tidak tampak adanya semangat menikmati proses namun berfokus pada hasil dari pembangunan ekonomi.
"Statemen itu sangat berbahaya, karena dengan hanya mencapai tujuan, jika dilakukan degan cara menindas rakyat dan melanggar hak-hak warga negara yang sepenuhnya dijamin konstitusi," kata Asfinawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).
Melihat pidato Jokowi, YLBHI memandang justru mantan Gubernur Jakarta tersebut justru tidak menempatkan manusia di Indonesia sebagai manusia seutuhnya.
YLBHI melihat membangun sektor manufaktur dan jasa dikaitkan dengan mendorong SDM pekerja keras serta pembangunan Infrastruktur, jelas-jelas memberi ruang yang besar terhadap investor.
Untuk melahirkan SDM pekerja keras yang sesuai dengan selera pasar, hal itu akan beriringan dengan skema pendidikan nasional.
"Sama halnya dengan zaman penjajahan atau era kolonial dimana sekolah bagi bangsa pribumi adalah untuk mencetak tukang yang nantinya akan bekerja dan menghamba kepada kepentingan investasi," ujarnya.
Dengan begitu, YLHBI melihat kalau Jokowi akan terus menggenjot infrastruktur ekonomi dengan sistem yang terbaca di atas namun di sisi lain infrastruktur demokrasi malah diabaikan. Belum lagi sistem politik saat ini semakin terlihat berkepentingan kepada oligarki dan abai terhadap hak-hak rakyat.
"Infrastruktur ekonomi terus dibangun sementara infrastruktur demokrasi terus digembosi," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pangkas Jabatan Eselon, Walkot Bogor: Perlu Dikaji Dulu
Dalam kesempatan yang sama, YLHBI mengungkapkan mulai hilangnya ruang demokrasi. Ketika rakyat yang turun untuk membela hak-haknya malah merasakan tindakan represif dari aparat kepolisian bahkan lima peserta unjuk rasa harus kehilangan nyawa.
"Hal itu pertanda bagaimana infrastruktur demokrasi kita "Sakit". Bahkan lebih sakit lagi ketika tidak ada satupun ungkapan belasungkawa dari pemimpin negeri ini," tandasnya.
