Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan serius ingin membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa berdagang di sejumlah trotoar di Jakarta. Dasar hukum untuk melakukan rencana itu disebut sudah cukup kuat.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan pihaknya telah memulai persiapan untuk menjalankan rencana itu. Desain untuk membuat pejalan kaki berbagi dengan PKL juga sedang dikerjakan.
"Baru digodok. Artinya sekarang lagi dibuat desain. Mudah-mudahan tahun ini ada hasil," ujar Hari di Balai Kota, Senin (21/10/2019).
Menurutnya pembuatan trotoar itu sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Aturan tersebut, kata Hari, membolehkan menjadikan trotoar dengan lima meter lebih untuk dijadikan tempat berjualan.
"Kan Permennya memungkinan di atas 5 meter," kata Hari.
Hari beranggapan perizinan bagi PKL berjualan di trotoar adalah untuk melengkapi fasilitas pejalan kaki. Menurutnya, PKL bisa memenuhi kebutuhan penikmat pedestrian itu.
"Pejalan kaki ada PKL agar melengkapi. Jalan kaki dari Thamrin ke Sudirman jalan luas, tapi enggak ada satupun penjual. Engak lengkap kan," jelasnya.
Selain desain, ia juga menyebut pihaknya sedang memetakan kawasan yang trotoarnya bisa digunakan untuk PKL. Menurutnya untuk melaksanakan rencana itu harus dibahas matang.
"Bisa di Thamrin, Sudirman, Cikini, spotnya belum. Itu masih didrafting dulu. Jangan sampai kita buat aturan main, tapi ke belakangnya menjadi ekses yang tidak bagus," pungkasnya.
Baca Juga: Koalisi Pejalan Kaki Setuju Berbagi Trotoar Dengan Jalur Khusus Sepeda
