Suara.com - Sebagai salah satu pendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019, Persaudaraan Alumni (PA) 212 mempersilakan masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Prinsipnya PA 212 sudah menutup pintu untuk rekonsiliasi apalagi koalisi dengan rezim saat ini yang sudah jelas curang TSMB, zalim, mungkar dan mempertontonkan ketidakadilan kecuali sudah jelas kalau rezim tobat. Maka boleh saja rekonsiliasi itu terbuka untuk tegaknya keadilan dan silakan saja untuk kubu 02 berkoalisi," kata Juru Bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin kepada Suara.com, Selasa (22/10/2019).
Meski mempersilakan masuk ke dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin, PA 212 tetap menuntut janji Prabowo saat Pilpres 2019 untuk memulangkan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab yang hingga kini masih berada di Arab Saudi.
Selain itu, PA 212 juga meminta adanya penghentian proses hukum atau SP3 terhadap kasus-kasus yang melibatkan ulama dan aktivis serta rakyat yang dikriminisasi sebagai tersangka.
"Iya sudah satu paket karena dengan semua kasus ulama, aktivis serta tokoh di SP3 maka otomatis HRS (Habib Rizieq Shihab) pulang,” kata Novel.
Novel menyampaikan, tuntutan itu ditujukan kepada Prabowo apabila resmi masuk dalam kabinet Jokowi periode kedua. PA 212 pun memberikan waktu selama 100 hari kepada Prabowo jika sudah resmi menjabat sebagai pembantu Jokowi dalam kabinet jilid II itu.
"Dan minimal 100 hari ke depan untuk bisa membuktikannya,” kata Novel.
Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Maarif angkat bicara ihwal eks capres Prabowo Subianto yang menyanggupi tawaran Presiden Jokowi untuk mengisi posisi menteri di bidang pertahanan.
Slamet mengatakan bahwa PA 212 tidak akan mengambil tindakan lebih jauh terkait keputusan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dan hanya bisa mendoakan. Menurutnya, apa yang telah diputuskan oleh Prabowo merupakan hak pribadi yang bersangkutan.
Baca Juga: Prabowo Jadi Menhan, Anggarannya Lebih Besar Dibanding Kementerian Lain
“Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi PS (Prabowo Subianto) jika itu keputusan yang diambil PS menjadi Menhan. Kita hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan umat,” kata Slamet kepada Suara.com, hari ini.
