5 Menteri Terkaya di Kabinet Jokowi Jilid II, Segini Hartanya

Rabu, 23 Oktober 2019 | 17:29 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). [ANTARA FOTO/Wahyu Putro]

Suara.com - Sebanyak 34 menteri telah dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantunya menjalankan pemerintahan di periode keduanya.

Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, di bawah pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, pun telah diumumkan pada Rabu (23/10/2019).

Tak sedikit dari mereka yang memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Dihimpun SUARA.com berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, berikut lima menteri paling kaya di kabinet Jokowi Jilid II:

Presiden Joko Widodo menyerahkan petikan keputusan kepada calon Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dalam rangkaian acara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). [ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]

1. Prabowo Subianto

Menurut e-LHKPN, harta Menhan Prabowo mencapai Rp1 triliun, lebih tepatnya Rp 1.952.013.493.659.

Ia terakhir melapor pada 2018. Berdasarkan rincian yang dicantumkan, Prabowo memiliki harta tanah dan bangunan dengan nilai melebihi Rp 230 miliar, alat tranportasi dan mesin Rp 1,4 miliar, harta bergerak lainnya Rp 16,4 miliar, surat berharga Rp 1,7 triliun, serta kas dan setara kas Rp 1,8 miliar. Tak ada utang yang dimiliki Prabowo dalam laporan tersebut.

Luhut Binsar Panjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2014-2019, malam-malam mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Jokowi, Selasa (22/10/2019). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

2. Luhut Binsar Panjaitan

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar terkahir memperbarui LHKPN pada 2015. Kekayaannya yang bernilai miliaran mencapai Rp 588.970.822.823.

Ia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 108,9 miliar, alat tranportasi dan mesin Rp4,9 miliar, harta bergerak lainnya Rp 2,2 miliar, surat berharga Rp 114,9 miliar, serta giro dan setara kas Rp 31,6 miliar.

Baca Juga

Sertijab Menteri KKP dari Susi ke Edhy Prabowo

Sementara itu, piutangnya sebesar Rp 397,7 miliar dan 190 ribu dolar AS serta utang 9,2 juta dolar AS.

Agus Gumiwang tiba di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2019). (Suara.com/Ummy Saleh)

3. Agus Gumiwang Kartasasmita

Kekayaan Menperin Agus Gumiwang sebesar Rp 220.390.959.541 dalam LHKPN yang terakhir diperbarui pada 2018.

Rinciannya, ada 27 bidang tanah dan bangunan milik Agus Gumiwang senilai Rp 110,48 miliar. Selain itu, dia juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp 13,7 miliar, surat berharga Rp 15,5 miliar, kas dan setara kas Rp 5,47 miliar, dan harta lainnya Rp 251,9 miliar.

Di lain sisi, ia juga masih menanggung beban utang sebesar Rp 104,82 miliar.

Menkominfo, Johnny G Plate. [Antara/Wahyu Putro]

4. Johnny G Plate

LHKPN Menkominfo Johnny G Plate terakhir diperbarui pada 2018 dengan total kekayaan Rp 126.765.603.552.

Menurut laporan tersebut, harta Johnny G Plate berupa tanah dan bangunan mencapai nilai Rp 110 miliar, alat transportasi dan mesin Rp4,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp 3,6 miliar, surat berharga Rp 4,4 miliar, juga kas dan setara kas Rp 6,05 miliar.

Ia juga masih memiliki tanggungan utang sebesar Rp 2,7 miliar.

Menteri Perindustrian periode 2014-2019 Airlangga Hartarto. (Suara.com/Ummi Saleh)

5. Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga, menurut LHKPN terakhir pada 2018, memiliki total kekayaan Rp81.550.046.868.

Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 71,8 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 3,86 miliar, harta bergerak lainnya Rp 573 juta, surat berharga Rp 43,3 miliar, kas dan setara kas Rp 6 miliar, dan harta lainnya Rp 20,5 miliar.

Sementara itu, ia masih memiliki utang Rp 64,5 miliar.

Data di atas dikutip berdasarkan laporan harta kekayaan dari e-LHKPN.

Untuk itu, daftar menteri terkaya tersebut belum termasuk Nadiem Makarim, Erick Thohir, atau Wishnutama, dan beberapa menteri lainnya yang dikenal memiliki total nilai kekayaan yang sangat menjulang tinggi lantaran belum menyerahkan LHKPN.