Suara.com - Partai Gerindra akhirnya masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebagai satu-satunya partai oposisi yang akhirnya ikut bergabung dalam gerbong petahana, keberadaan Partai Gerindra dinilai tidak akan menimbulkan konflik.
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menjelaskan bahwa posisi Gerindra yang diberikan jatah kursi Menteri Pertahanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan sejatinya tidak langsung menimbulkan adanya konflik kepentingan.
Sebut saja Prabowo Subianto yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Posisi Prabowo masih di bawah koordinasi dari Menkopolhukam Mahfud MD. Selain itu, kewenangan dari seorang Menhan juga masih berada di bawah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Artinya posisi di Menhan tidak serta merta akan memunculkan peluang untuk beliau (Prabowo) menguasai TNI," kata Arfianto saat dihubungi SUARA.COM, Kamis (24/10/2019).
"Sangat enggak strategis untuk partai Gerindra sebenarnya. Hal ini jadi enggak memunculkan konflik kepentingan," sambungnya.
Dengan demikian, Arfianto menilai kalau posisi Gerindra di dalam gerbong kabinet Jokowi tidak akan menjadi duri dalam daging. Apalagi, menurutnya antara pemerintah dan oposisi tetap akan seimbang meskipun simbol oposisi yakni Gerindra telah bergabung ke petahana.
"Karena akan ada perbedaan pandangan antar parpol dalam menyikapi setiap RUU," tuturnya.
"Bisa jadi hanya RUU yang krusial yang menyangkut koalisi pemerintah mereka akan satu suara. Tapi enggak ditiap RUU mereka satu suara. Karena pasti mereka akan melihat konstituen," tandasnya.
Baca Juga: Ryamizard Ungkap Cerita Bareng Prabowo Jungkir Balik saat Pelonco Akmil
