Suara.com - Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, mengkritik Presiden Jokowi yang pekan lalu berkunjung ke Papua.
Melalui keterangan tertulis kepada Suara.com, Jumat (1/11/2019), Benny Wenda menyebut kunjungan Jokowi ke Papua hanya sebatas liburan, bukan untuk menyelesaikan masalah.
Bahkan, Benny yang kekinian menjadi pelarian politik di Oxford, Inggris itu menegaskan, Jokowi berlibur di Papua sementara militer Indonesia terus melakukan operasi.
"Presiden Jokowi kembali mengunjungi West Papua, seperti perjalanan liburan, sementara militer Indonesia membunuh dan menyiksa kami," kata Benny Wenda.
Ia mengatakan hal tersebut berdasarkan foto-foto Jokowi dan istrinya, Iriana, menikmati senja di Kaimana, Papua.
Benny menuturkan, pada tahun 2014, ketika Jokowi kali pertama menjadi presiden, sudah menerka tak bakal banyak membawa perubahan signifikan terhadap masalah Papua.
"Kini, perilaku pemerintahan Presiden Jokowi telah menunjukkan kebenaran hal itu," tuturnya.
Ia juga menyayangkan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB, tidak dibarengi iktikad Presiden Jokowi untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia.
"Presiden tidak menyebutkan hak asasi manusia, tidak menyebutkan Papua Barat," kata Benny, menyinggung pidato pelantikan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Buku Duka Dari Nduga, Kristin Samah Bicara Tragedi Kemanusiaan di Papua
Menurutnya, dunia internasional dapat menilai elite politik Indonesia tidak berkomitmen terhadap penegakan HAM atau untuk mengatasi akar masalah di Papua.
"Tidak ada kemanusiaan dalam sistem pemerintahan Indonesia: itu benar-benar busuk," ujar Benny.
Ia mengatakan, Indonesia justru menggunakan posisi di Dewan HAM PBB untuk meredam persoalan Papua agar tak dibahas kalangan internasional.
Tak hanya itu, Benny menuturkan, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan jurnalis, Indonesia menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membiayai buzzer di Facebook guna mengonter beragam isu tentang rakyat Papua.
Sementara pada pekan ini, kata dia, Indonesia mengumumkan dana USD 200 juta untuk diplomasi di kawasan Pasifik, guna menghentikan kemajuan kampanye referendum Papua Barat di wilayah tersebut.
"Indonesia sekarang melakukan propaganda, represi, dan suap," klaimnya.
