Viral Anggota DPR Murka karena Iuran BPJS Naik, Ancam Boikot Rapat

Suara.com - Wakil Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendadak disorot setelah menunjukkan kemarahannya terkait kenaikan iuran BPJS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (6/11/2019).

Nihayatul Wafiroh murka ketika menyampaikan pendapatnya dalam rapat yang disiarkan langsung oleh TVR Parlemen.

Bahkan, penggalan video aksi kemarahan wanita yang akrab disapa Ninik itu viral di lini masa Twitter.

Dalam rekaman berdurasi 2 menit 20 detik yang beredar, Ninik mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai tidak menghargai hasil rapat yang digelar pada 2 September lalu.

"Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali, karena seluruh keputusan sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” kata Ninik.

Dalam rapat gabungan tersebut, Ninik menyebutkan DPR dengan Kemenkes dan BPJS telah sepakat untuk tidak menaikkan iuran BPJS Mandiri Kelas III, namun tidak dijalankan.

“Di situ jelas-jelas tertulis, bahwa Kelas III tidak dinaikkan, tapi ternyata dinaikkan. Lalu harga diri kita ini apa? Lalu kenapa kita masih ingin rapat," terangnya.

Akibatnya, Ninik dibuat geram dan mengancam untuk memboikot rapat bila usulan yang telah disepakati tidak dijalankan. Sebab hal itu justru menunjukkan anggota DPR tidak memiliki harga diri.

"Saya mengusulkan, kalau ini tetap dinaikkan kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS dengan Kementerian Kesehatan, tidak ada gunanya. Rangkuman apapun dengan kesepakatan, ditandatangani oleh siapapun tetap juga dilanggar. Kita nggak punya harga diri sebagai DPR, nggak ada sanksi apapun," imbuhnya.

Ia pun kembali menegaskan pendapatnya, untuk tidak perlu menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS bila hasilnya tetap sama.

"Masa kita cuma kalau ada anggaran pada melas-melas datang tolong ini dinaikkan kita tandatangan. Tapi ketika rakyat menjerit kita tak bisa apa-apa. Jadi saya usulkan kalau ini tetap dinaikkan sampai besok, kita sepakat tak akan melakukan rapat dengan Kemenkes dan BPJS kesehatan. Usulnya begitu, nanti kesepakatan di tangan pemimpin sidang," kata Ninik.