REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Zita Anjani menjelaskan terobosan yang akan dilakukan dewan untuk menyelesaikan permasalahan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan Zita dalam acara Q&A Metro TV episode "Anggota Dewan Media Sosial" yang tayang pada Minggu (10/11/2019) malam.
Awalnya Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto selaku panelis di acara tersebut mengaku sepakat dengan pentingnya integritas seorang pejabat dalam menyusun anggaran. Baik anggaran itu disusun dengan cara lama atau menggunakan sistem elektronik sekalipun.
"Saya sepakat dengan political will, integritas dari pengguna juga penting. Tapi lagi-lagi ini siapa yang mengawasi dari semua prosesnya. DPRD," kata Agus.
Lalu ia bertanya tentang terobosan apa yang akan dilakukan dewan untuk menghadapi permasalahan anggaran Pemprov DKI Jakarta seperti saat ini.
"Cuma persoalannya, diaturannya sendiri itu hanya pada proses pembahasan, apa terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan oleh para anggota dewan ini?" tanya Agus.
Zita Anjani menjawab pertanyaan itu. Ia berpendapat bahwa fungsi dewan harus dimaksimalkan.
"Kalau dari saya kita kasih solusi itu supaya sinerginya baik, maksimalkan fungsi kedewanan kami. Kami punya fungsi tiga, ini diamanahkan langsung oleh rakyat warga Jakarta. Penganggaran, pengawasan dan juga Perda," ucap Zita.
Politisi wanita berusia 29 tahun ini menambahkan, "Ketika fungsi kami kembali, sinergi baik dengan Pemprov tentunya anggaran-anggaran seperti itu akan ketahuan. Bagaimana kami menganalisa sebuah plafon kalau kami enggak tahu apa sih aspirasi dari bawah".
Agus Sunaryanto kemudian kembali mendesak para anggota dewan yang hadir untuk memberikan upaya terobosan yang nyata untuk persoalan anggaran DKI Jakarta.
"Saya ingin ada terobosan yang lebih legitimate. Karena di Undang-undang MD3 itu memang peran dewan itu terlalu minim dalam fungsi pengawasan tidak sampai proses musrembang kemudian RKPD," kata Agus.
"Berani enggak ada terobosan seperti tadi e-budgeting itu kan keputusan gubernur, berani enggak ditingkatkan sampai level Perda misalnya?" tanyanya.
Sambil menunjukkan lembar 46 tahapan penyusunan APBD, Zita menjawab, "itu yang kita coba, walaupun ini ada prosesnya kita minimalisir, dan juga akan kita buat setransparan mungkin sehingga publik juga bisa ikut mengawasi."
William Aditya yang juga hadir di acara itu berharap, "Makanya Kemendagri menurut saya harusnya memberikan kelonggaran pada kami agar tidak diketok tanggal 30 November".
Kemudian Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino ikut menimpali, "Inilah butuhnya koalisi, saya ketua fraksi Nasdem, Zita dari PAN, William PSI. Itu butuh komunikasi yang memang koalisi akal sehat ya. Jadi enggak bisa kerja masing-masing".
"Ini urusan rakyat berarti kita harus kerja kolektif dan kolegial memikirkan ini mana anggaran-anggaran yang tidak prudent kita coret bersama-sama dalam banggar," ucap Wibi dengan nanda tinggi.
TERPOPULER