Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menganggap ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak mau menggusur hanya sekadar janji manis kampanye Pilkada 2017.
Sebab, ketika sudah menjadi gubernur, Anies tetap melakukan penggusuran warga kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara.
Menurut Ujang, janji soal tak menggusur adalah cara efektif untuk mengalahkan lawannya saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ujang beranggapan, saat pilkada, mencitrakan diri sebagai pihak yang pro-rakyat adalah hal lumrah. Apalagi, banyak pihak menolak penggusuran yang kerap dilakukan Ahok saat menjadi gubernur.
"Anies ingin menang ketika pilkada, ingin mengungguli Ahok, ingin citranya baik, sehingga dilakukanlah langkah-langkah yang membuat kampanye-kampanye pro-rakyat," ujar Ujang saat dihubungi, Selasa (19/11/2019).
Karena Anies sudah melanggar janji kampanyenya dengan melakukan penggusuran di kawasan Jalan Sunter Agung VIII, Ujang menyebut mantan Mendikbud itu berpotensi ditinggal pendukungnya di Jakarta.
Menurutnya banyak yang berharap Anies tak menggusur namun yang didapat hanya sakit hati.
"Sebagian mungkin akan meninggalkan, karena yang merasa mereka sakit hati, yang merasa kecewa saja, yang lainnya pendukung Anies juga masih banyak, tapi tadi ada yang kecewa pasti sakit hati, yang kecewa pasti akan menghindar," jelasnya.
Karena itu, Anies disebutnya harus membangun komunikasi dengan para pendukung soal kebijakan penggusuran itu. Pasalnya mereka masih menunggu Anies menepati janji-janji kampanye.
"Itulah yang harus dipikirkan oleh Anies untuk bisa berkomunikasi secara baik-baik dengan mereka yang digusur, karena bagaimanapun janji tetap janji, harus ditepati," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanye sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye" kata salah seorang warga, Subaidah.
Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, satpol PP dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11/2019).
Penertiban tersebut berujung bentrok, karena warga mempertahankan bangunan yang sudah mereka tempati sejak puluhan tahun tersebut.
Camat Tanjung Priok Syamsul Huda menegaskan, upaya dilakukan pemerintah bukan penggusuran tetapi penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
TERPOPULER
