DPRD DKI Klaim Rela Gaji Ditahan Demi Percepat Pembahasan Anggaran Jalan

Agung Sandy Lesmana, Fakhri Fuadi Muflih

Sabtu, 23 November 2019 | 11:23 WIB
DPRD DKI Klaim Rela Gaji Ditahan Demi Percepat Pembahasan Anggaran Jalan
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik. (Suara.com/M Yasir)

Suara.com - DPRD DKI Jakarta tak persoalkan Kementerian Dalam Negeri yang tak bisa memperpanjang waktu pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pembahasan dinyatakan DPRD DKI akan terus berjalan.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 akan segera selesai dalam waktu dekat.

Setelah itu, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) disebutnya juga akan rampung pada 15 Desember mendatang.

"Kami kan jalan terus pembahasan. Kan Insyaallah minggu depan ini KUA-PPAS selesai, habis itu langsung pembahasan APBD. Pokoknya target kami, 15 Desember selesai APBD," ujar Taufik saat dihubungi, Sabtu (23/11/2019).

Selain itu, Ia juga menyebut tidak memedulikan sanksi gajinya ditahan selama enam bulan karena pembahasan sudah lewat batas waktu, 30 November. Ia menyatakan akan menghormati sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sanksi DPRD dari dulu sanksi sebagai suatu ketentuan ya nggak apa-apa, santai aja," jelasnya.

Taufik mengatakan akan menerima evaluasi dari Kemendagri karena pembahasan anggaran yang molor. Namun ia menargetkan sebelum pergantian tahun, masalah rancangan anggaran sudah rampung.

"Ketentuannya 30 (November), tapi kan karena situasional dan berbagai hal. Menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," pungkasnya.

Waktu pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersisa tujuh hari lagi sampai tanggal 30 November mendatang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku tak bisa memberikan perpanjangan waktu.

Saat ini, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di tingkat komisi DPRD DKI telah rampung. Rapat Badan Anggaran harus segera diselesaikan sampai batas waktu itu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan masalah penentuan ada aturannya sendiri. Menurutnya tidak ada istilahnya penambahan waktu dari Kemendagri untuk pembahasan.

"Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Petaka Skuter Listrik, PDIP Sentil Pemprov DKI Telat Bikin Regulasi

Petaka Skuter Listrik, PDIP Sentil Pemprov DKI Telat Bikin Regulasi

News | Kamis, 14 November 2019 | 16:38 WIB

Tak Ingin Ada Lagi Penebangan Pohon, Ketua DPRD DKI: Lebih Baik Dipindahkan

Tak Ingin Ada Lagi Penebangan Pohon, Ketua DPRD DKI: Lebih Baik Dipindahkan

News | Selasa, 12 November 2019 | 00:50 WIB

Anies Respons Pernyataan DPRD: Tak Semua yang Kami Kerjakan Diberitakan

Anies Respons Pernyataan DPRD: Tak Semua yang Kami Kerjakan Diberitakan

News | Senin, 11 November 2019 | 18:41 WIB

Wakil Ketua DPRD Ditanya Terobosan untuk Anggaran DKI, Ini Jawabannya

Wakil Ketua DPRD Ditanya Terobosan untuk Anggaran DKI, Ini Jawabannya

News | Senin, 11 November 2019 | 20:11 WIB

Anies Tak Prioritaskan soal Banjir, DPRD Curigai Besarnya Anggaran Trotoar

Anies Tak Prioritaskan soal Banjir, DPRD Curigai Besarnya Anggaran Trotoar

News | Senin, 11 November 2019 | 15:46 WIB

Wibi Andrino Samakan Formula E dengan Pembangunan Monas

Wibi Andrino Samakan Formula E dengan Pembangunan Monas

News | Senin, 11 November 2019 | 22:38 WIB

Ada Jurang Generasi di DPRD DKI, Wibi Andrino: Kalau Benar Saya Hajar Terus

Ada Jurang Generasi di DPRD DKI, Wibi Andrino: Kalau Benar Saya Hajar Terus

News | Senin, 11 November 2019 | 14:02 WIB

Taufiqurrahman Curiga pada Data Lem Aibon, Jubir PSI Beri Bukti

Taufiqurrahman Curiga pada Data Lem Aibon, Jubir PSI Beri Bukti

News | Kamis, 07 November 2019 | 14:06 WIB

PDIP Temukan Anggaran Pasir Rp 52 Miliar untuk Anak SD

PDIP Temukan Anggaran Pasir Rp 52 Miliar untuk Anak SD

News | Kamis, 07 November 2019 | 09:52 WIB

Pimpinan DPRD Beda Pandangan Soal Draf KUA-PPAS yang Diterima Dari Anies

Pimpinan DPRD Beda Pandangan Soal Draf KUA-PPAS yang Diterima Dari Anies

News | Rabu, 06 November 2019 | 21:24 WIB

Terkini

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 08:55 WIB

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:27 WIB

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:24 WIB

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB