Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) setelah resmi menerima surat keputusan (SK) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Senin (25/11/2019) pagi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung berpesan kepada Ahok agar bisa membenahi masalah-masalah di perusahaan pelat merah tersebut.
"Yang berkaitan dengan pengawasan, jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan impor minyak. Padahal kita sudah punya substitusinya, di antaranya adalah CPO (minyak Kelapa Sawit) baik itu B20 (Biodiesel20), B30, akan dikembangkan menjadi B50 dan seterusnya," ujar Pramono di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurutnya, alasan Ahok ditunjuk sebagai Komut Pertamina, yakni adanya permasalahan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit). Pasalnya, kata Pramono, Pertamina dan PLN memberikan kontribusi besar dalam masalah defisit transaksi berjalan tersebut.
"Current Account Deficit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN, maka dengan program-program B20 (Biodiesel) yang sekarang menjadi B30," kata dia.
"Kalau kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita," sambungnya.
Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penunjukkan Ahok sudah melalui proses yang panjang di TPA (Tim Penilai Akhir) dan berbagai faktor.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama komisaris utama di BUMN melalui tim penilai akhir yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya kemudian pak Erick dan menteri terkait. Dalam proses itu, prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor," katanya.
Baca Juga: Digeser Ahok dari Pertamina, Tanri Abeng Serahkan Berkas
