Depan Kepala Daerah, Wapres Ma'ruf Tegaskan Masalah Stunting dan Kemiskinan

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Depan Kepala Daerah, Wapres Ma'ruf Tegaskan Masalah Stunting dan Kemiskinan
Musyawarah Nasional APPSI VI tahun 2019 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). [Suara.com/Ria Rizki]

Serupa dengan stunting, angka kemiskinan di Indonesia sempat menurun hingga 9,41 persen sejak Maret lalu.

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin membeberkan masalah stunting di Indonesia yang belum juga terselesaikan. Di depan kepala daerah, Maruf menyebut pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 20 persen pada 2024.

Hal itu disampaikan Maruf saat menghadiri acara Musyawarah Nasional APPSI VI tahun 2019 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Ia menerangkan kalau angka stunting memang sempat mengalami penurunan tapi masih terhitung tinggi.

"Angka prevalensi stunting saat ini masih tinggi karena hampir 1 dari 3 balita mengalami stunting," kata Maruf.

Masalah stunting juga seiring berjalan dengan angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Serupa dengan stunting, angka kemiskinan di Indonesia sempat menurun hingga 9,41 persen sejak Maret lalu. Akan tetapi angka kemiskinan masih berada di kisaran 25 juta orang.

Karena itu, penyelesaian kedua masalah tersebut mesti didukung oleh kinerja optimal bukan hanya dari pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah. Kata Maruf, mestinya ada koordinasi untuk menggerakan seluruh program dan kegiatan pencegahan stunting hingga ke tingkat desa.

"Padahal tersedia anggaran besar untuk pencegahan stunting yang tersebar melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, DAK, maupun dana desa," ujarnya.

Selain itu juga masalah kesehatan masyarakat pun tak terelakan. Ada peningkatan penyakit tidak menular seperti jatung, stroke, gagal ginjal yang mencapai 57 persen. Padahal sebelumnya diperkirakan hanya pada kisaran 37 persen.

Menurutnya transisi epidomologis tersebut perlu ada perhatian besar. Pasalnya, penyakit tidak menular tersebut malah menjadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program JKN yang seharusnya bisa dicegah apabila mengelola hidup sehat.

Lalu, Maruf juga menyinggung soal kesenjangan dalam pendidikan Dalam kategori keluarga miskin, hanya 60 persen lulusan SD sederajat yang bisa meneruskan ke tingkat SMP. Lalu hanya 30 persen lulusan SMP yang bisa meneruskan sekolah ke tingkat SMA sederajat. Angkanya semakin kecil ketika melihat lulusan SMA sederajat lanjut ke perguruan tinggi yakni hanya tiga persen saja.

Maruf menerangkan bahwa tingginya angka siswa yang putus sekolah antar jenjang pendidikan itu dikarenakan kurang tersedianya biaya.

"Anak usia sekolah harus kerja cari nafkah, pernikahan dini, dan merasa pendidikan sudah cukup," ucapnya.

Seluruh persoalan tersebut dikatakan Ma'ruf mesti mendapat perhatian serius termasuk oleh Pemerintah Daerah.

"Harus dikerjakan secara sungguh-sungguh dengan mobilisasi sumber daya yang dimiliki. Saya harap para gubernur cari terobosan dan inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut di wilayah masing-masing," katanya.

Seusai berpidato, Maruf juga turut meresmikan pembukaan Munas APPSI VI 2019 dengan memukul gong. Dalam acara tersebut juga hadir Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang juga menjabat sebagai Ketum APPSI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS