Singgung Luhut, PKS Minta Kantor Kementerian Bebas dari Politik Praktis

Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadikan kantor Kementerian sebagai tempat pertemuan antartokoh Partai Golkar.

Mardani menuturkan, seharusnya kantor pemerintahan seperti Kementerian tidak boleh digubakan sebagai tempat membahas urusan politik praktik, semisal internal partai.

“Yang pertama tentu menyayangkan dan sedih. Kementerian itu harus menjadi lembaga negara yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis," ujar Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Diketahui, pertemuan antartokoh Partai Golkar di itu berujung pada konpers ihwal mundurnya Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet sebagai calon Ketua Umum Partau Golkar. Adapun yang hadir, yakni Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, politisi Abu Rizal Bakrie dan Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga tokoh Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

Kantor pemerintahan kata Mardani, harus steril dan bebas dari segala urusan politik praktis. Terkait sikap Luhut yang sudah terlanjur menjadikan kantor Kementerian untuk pertemuan tokoh Partai Golkar, Mardani berujar bahwa Luhut telah mencederai etika.

“Walaupun menterinya dari partai politik, dia tetap harus punya etika. Tidak boleh pertemuan apa, kita cuma mikir kan, ya kan cuma lima menit. Bukan lima menitnya. Anda sudah mencederai etika itu,” tutur Mardani.

Diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyoatau Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golkarperiode 2019-2024.