Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki penilaian yang sama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal adanya wacana perpanjangan masa jabat presiden menjadi tiga periode.
Menurutnya, wacana itu malah akan mengundang polemik.
Ma'ruf memahami apabila wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu bermula dari adanya rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas yakni menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun seiring berjalannya waktu, muncul satu persatu wacana lainnya, salah satunya ialah mengubah masa jabatan presiden yang semula hanya 2 periode.
"Saya kira berlebihan lah, itu mengundang polemik baru dan justru dulu dibatas itu kan supaya tidak kebablasan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Ma'ruf justru menyambut baik apabila amandemn UUD 1945 secara terbatas benar-benar dibahas untuk membangunkan kembali GBHN. Pasalnya, ia mengingat bahwa tujuan utama dari pelemparan wacana semula ialah hanya untuk terbatas bukan malah memunculkan wacana-wacana lain.
"Kalau terbatas ya terbatas, jadi jangan melebar ke mana-mana nanti kalau tambah ini lagi, plus ini, tambah ini lagi. Tambah ini bisa di pemilihan umum itu langsung tidak langsung, saya sepakat pembahasannya terbatas saja," tandasnya.
Banyak elite nasional yang memang tidak sepakat dengan wacana-wacana seperti perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Akan tetapi beda halnya dengan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh yang malah mendukung wacana tersebut.
Menurutnya masyarakat bisa menjadikan wacana tersebut sebagai sebuah diskursus yang baik untuk demokrasi Indonesia.
"Kalau memang kebutuhannya ke arah itu (jabatan presiden tiga kali) kenapa tidak, kalau memang suasana tuntutan itu yang terbaik, pasti didukung," kata Surya Paloh saat ditemui di JX International, Surabaya, Sabtu (23/11/2019).
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, Istana: Tak Guna Ditanggapi
Menurut Paloh, jika masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih lantaran sistem demokrasi di Indonesia. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memberi masukan dan pilihannya. Wacana jabatan presiden tiga kali juga merupakan bentuk aspirasi masyarakat.
