Suara.com - Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi, Bobby Nasution tertarik menjadi kepala daerah. Keduanya bahkan sudah mendaftar ke PDI Perjuangan sebagai bakal calon di dua daerah yang berbeda.
Terkait itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan majunya Gibran dan suami dari Kahiyang Ayu bukan untuk membangun dinasti politik. Moeldoko menuturkan semua WNI memiliki hak politik.
"Kan ada pengertian tentang hak politik. Hak politik kan semua orang memiliki hak politik, kecuali kalau ada catatan pernah apa (korupsi) hak politiknya dicabut," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12/2019.
Gibran diketahui daftar di Pemilihan Wali Kota Solo dan Bobby Nasution telah mendaftar sebagai calon wali kota Medan. Keduanya sama-sama mendaftar dari PDI Perjuangan.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa hak politik seseorang dicabut jika bermasalah dengan hukum. Sehingga ia menilai Gibran dan Bobby memiliki hak politik untuk maju di Pilkada karena tak memiliki masalah hukum.
"Kalau orang-orang itu bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," tutur Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko sekaligus untuk meluruskan adanya anggapan Jokowi membangun dinasti politik. Hal tersebut merupakan proses pembelajaran politik bagi masyarakat.
"Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya. Role ny adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu nggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama," ucap Moeldoko.
Moeldoko memastikan pihak Istana tidak akan mengintervensi Gibran ataupun Bobby yang maju ke kontestasi Pilkada.
"Ndak lah, ndak boleh. Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak poliitik seseorang. Terserah, kita enggak boleh (ikut campur)," katanya.
TERPOPULER
