Peneliti CSIS Sebut Alasan Pilkada Kembali Dipilih DPRD Lemah

Chandra Iswinarno, Muhammad Yasir

Minggu, 08 Desember 2019 | 17:22 WIB
Peneliti CSIS Sebut Alasan Pilkada Kembali Dipilih DPRD Lemah
Diskusi bertajuk 'Ancaman Pilkada Tidak Langsung, Amandemen Konstitusi, dan Kembalinya Oligarki' di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2019). [Suara.com/M Yasir]

Suara.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD tidak memiliki dasar yang kuat.

Menurut Arya, persoalan biaya politik tinggi, konflik dan polarisasi tidak bisa dijadikan alasan agar pilkada dikembalikan ke lembaga perwakilan rakyat.

Arya menuturkan, tingginya biaya politik bukan karena sistem pilkada langsung. Melainkan, karena praktik mahar politik yang diberikan calon kepala daerah kepada partai politik.

"Jadi alasannya bahwa mengembalikan pilkada ke DPRD karena alasan biaya dan kampanye menurut saya lemah dari sisi argumentasi," kata Arya dalam diskusi bertajuk 'Ancaman Pilkada Tidak Langsung, Amandemen Konstitusi, dan Kembalinya Oligarki' di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2019).

Kedua, Arya menilai alasan mengembalikan Pilkada ke DPRD karena pilkada langsung dinilai kerap menimbulkan konflik juga lemah. Sebab, kata Arya, berdasar data yang dikutip dari Kemenkopolhukam pascareformasi hingga kekinian, konflik yang terjadi di daerah bukan karena konflik politik. Tetapi, merupakan konflik akibat pengelolaan sumberdaya alam.

"Kedua, kita lihat tren konflik yang rentan dalam pilkada itu trennya juga menurun. Di Pilkada 2018, nyaris atau hampir tidak ada konflik yang terdengar. Ada yang bilang di Papua, tapi itu sangat kecil dari jumlah pilkada yang dilaksanakan. Jadi alasan konflik untuk menolak pilkada langsung itu juga menurut saya lemah," terangnya.

Terakhir, alasan adanya polarisasi akibat pilkada langsung dinilai Arya juga lemah. Menurut Arya, polarisasi muncul, jika terjadi kompetisi yang ketat. Sedangkan, kata Arya, berdasar catatan polarisasi tersebut tidak ditemukan dalam Pilkada sebelumnya.

"Kalau kita lihat sejak 2018 di pilkada maupun di pilkada sebelumnya nyaris polariasi itu secara dominan itu tidak terjadi. Kecuali sangat kentara di Jakarta, tapi di tempat lain pascapilkada aman-aman saja. Jadi tetap polarisasi ini bisa dicarikan jalan keluarnya, misalnya perbanyak jumlah calon."

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pengamat Politik: Sistem Pilkada Sekarang Belum Perlu Diubah

Pengamat Politik: Sistem Pilkada Sekarang Belum Perlu Diubah

News | Jum'at, 29 November 2019 | 02:00 WIB

Tito Mau Evaluasi Pilkada, Tapi Bantah Mau Dikembalikan ke DPRD

Tito Mau Evaluasi Pilkada, Tapi Bantah Mau Dikembalikan ke DPRD

News | Senin, 25 November 2019 | 14:15 WIB

Soal Pilkada Langsung Atau Tidak, Wapres Ma'ruf: Sistem Tak Bisa Sempurna

Soal Pilkada Langsung Atau Tidak, Wapres Ma'ruf: Sistem Tak Bisa Sempurna

News | Rabu, 20 November 2019 | 18:16 WIB

Tito Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar: Akan Terjadi Jual Beli dan Suap

Tito Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar: Akan Terjadi Jual Beli dan Suap

Jawa Tengah | Selasa, 19 November 2019 | 14:53 WIB

Komisi II DPR Pastikan Pilkada 2020 Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat

Komisi II DPR Pastikan Pilkada 2020 Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat

News | Selasa, 19 November 2019 | 14:32 WIB

Terkini

Tak Ingin Jamur Terbuang, Ibu Astuti Sukses Kembangkan Usaha hingga Pimpin Bank Sampah

Tak Ingin Jamur Terbuang, Ibu Astuti Sukses Kembangkan Usaha hingga Pimpin Bank Sampah

Bisnis | Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:02 WIB

Ulasan Gadis Minimarket: Ketika Menjadi Berbeda Bukan Berarti Salah

Ulasan Gadis Minimarket: Ketika Menjadi Berbeda Bukan Berarti Salah

Your Say | Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:00 WIB

5.000 Data Warga Palu Digunakan untuk Main Judi Online

5.000 Data Warga Palu Digunakan untuk Main Judi Online

Sulsel | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:58 WIB

Fitur Darurat yang Jadi 'Biang Kerok' Salah Paham Pengguna Jalan, Sisi Gelap Penggunaan Hazard Motor

Fitur Darurat yang Jadi 'Biang Kerok' Salah Paham Pengguna Jalan, Sisi Gelap Penggunaan Hazard Motor

Otomotif | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:56 WIB

Mesin Meledak di Sprint Race GP Aragon, Fabio Quartararo: Saya Sudah Tahu

Mesin Meledak di Sprint Race GP Aragon, Fabio Quartararo: Saya Sudah Tahu

Your Say | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:45 WIB

Harga Emas Antam Stagnan, Masih Dibanderol Rp2.670.000/Gram

Harga Emas Antam Stagnan, Masih Dibanderol Rp2.670.000/Gram

Bisnis | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:38 WIB

Apa Boleh Menggoreng di Rice Cooker? Pahami Dulu Risikonya

Apa Boleh Menggoreng di Rice Cooker? Pahami Dulu Risikonya

Lifestyle | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:35 WIB

IHSG Sepekan Anjlok, Rp18 Triliun Raib dari Bursa Saham

IHSG Sepekan Anjlok, Rp18 Triliun Raib dari Bursa Saham

Bisnis | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:32 WIB

Perempuan dan Beauty Fatigue: Saat Tren Kecantikan Mulai Terasa Melelahkan

Perempuan dan Beauty Fatigue: Saat Tren Kecantikan Mulai Terasa Melelahkan

Your Say | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:30 WIB

Status Bencana Tak Ditentukan karena Desakan Publik, Harus Ada Data Lapangan

Status Bencana Tak Ditentukan karena Desakan Publik, Harus Ada Data Lapangan

News | Minggu, 30 Agustus 2026 | 10:20 WIB

×