Tito Mau Evaluasi Pilkada, Tapi Bantah Mau Dikembalikan ke DPRD

Pebriansyah Ariefana, Muhammad Yasir

Senin, 25 November 2019 | 14:15 WIB
Tito Mau Evaluasi Pilkada, Tapi Bantah Mau Dikembalikan ke DPRD
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Suara.com/Novian)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mewacanakan Pilkada langsung agar dikembalikan dipilih oleh DPRD. Menurut Tito dirinya hanya mengusulkan sistem Pilkada langsung perlu di evaluasi.

Hal itu dikatakan Tito dalam acara 'Penganugrahan Ormas Award Tahun 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dia menyatakan tidak pernah mengatakan akan mengembalikan Pilkada langsung dipilih oleh DPRD.

"Yang saya sampaikan adalah mungkin perlu dilakukan evaluasi karena adanya ekses negatif. Tapi saya tidak pernah sama sekalipun mengatakan kembali kepada DPRD nggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan Pilkada langsung dihilangkan, No, never," tegas Tito.

Tito meyakini bahwa Pilkada langsung memiliki banyak dampak positif dan spirit yang mulia. Hanya, dalam perjalanannya dan pengalaman dirinya sebagai Kapolda dan Kapolri kerap menemukan adanya dampak negatif dari sistem Pilkada langsung seperti menimbulkan konflik atau polarisasi dan mengeluarkan biaya yang tinggi.

"Semangatnya (Pilkada langsung) sangat mulia dan bagus. Tapi dalam perjalanannya saya kira kita tidak boleh juga menutup mata adanya beberapa ekses yang negatif diantaranya potensi konflik," ujarnya.

Untuk itu, Tito pun menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung secara akademik. Evaluasi secara akademik itupun bukan dilakukan oleh Kemendagri melainkan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas.

"Evaluasi itu harus dilakukan dengan kajian akademik. Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim teng yang kredibel," tuturnya.

"Apa kira-kira temuannya kita nggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih mengkhendaki tetap pada Pilkada langsung. Apa respons dari Kemendagri no problem itu hasil kajian akademik. Tetapi harus ada solusi, bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi. Misalnya diantaranya dengan e voting. Kenapa tidak," imbuh Tito.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ayah dan Anak Ini Berebut Tiket Maju Pilbup Bandung Via Golkar

Ayah dan Anak Ini Berebut Tiket Maju Pilbup Bandung Via Golkar

Jabar | Senin, 25 November 2019 | 02:15 WIB

Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban

Mendagri Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Refly Harun: Itu Bukan Jawaban

News | Minggu, 24 November 2019 | 16:10 WIB

Bukan Cuma Mendagri Tito, Luhut Pun Tak Cocok Jadi Menko Kemaritiman

Bukan Cuma Mendagri Tito, Luhut Pun Tak Cocok Jadi Menko Kemaritiman

News | Sabtu, 23 November 2019 | 15:16 WIB

Survei IPO: Prabowo Paling Cocok Jadi Menhan, Tito Tak Cocok Jadi Mendagri

Survei IPO: Prabowo Paling Cocok Jadi Menhan, Tito Tak Cocok Jadi Mendagri

News | Sabtu, 23 November 2019 | 14:30 WIB

Bawaslu Jabar Launching Pengawasan Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Jabar Launching Pengawasan Pilkada Serentak 2020

News | Sabtu, 23 November 2019 | 06:06 WIB

Terkini

Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun

Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun

Jogja | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:16 WIB

BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas

BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas

Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:11 WIB

Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya

Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya

Jawa Tengah | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:09 WIB

707 Korban Jadi Alarm: Zero Tolerance BGN Cukup Hentikan Keracunan MBG?

707 Korban Jadi Alarm: Zero Tolerance BGN Cukup Hentikan Keracunan MBG?

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:06 WIB

Pasokan Semen ke Aceh Seret, Bos SIG Turun Gunung

Pasokan Semen ke Aceh Seret, Bos SIG Turun Gunung

Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:01 WIB

Perusahaan Bursa Berjangka Perkuat Harga Referensi Komoditas Domestik

Perusahaan Bursa Berjangka Perkuat Harga Referensi Komoditas Domestik

Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:01 WIB

7 Cara Menyiasati Posisi Meja Kerja yang Salah Menurut Feng Shui, Tidak Perlu Dipindah

7 Cara Menyiasati Posisi Meja Kerja yang Salah Menurut Feng Shui, Tidak Perlu Dipindah

Lifestyle | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:01 WIB

Review Film M3GAN 2.0: Aksi Penuh Gaya dari Boneka Ikonik Generasi Baru!

Review Film M3GAN 2.0: Aksi Penuh Gaya dari Boneka Ikonik Generasi Baru!

Your Say | Rabu, 05 Agustus 2026 | 08:00 WIB

Sinyal Positif: Realisasi Pajak Lampung Meroket 25 Persen di Semester I

Sinyal Positif: Realisasi Pajak Lampung Meroket 25 Persen di Semester I

Lampung | Rabu, 05 Agustus 2026 | 07:55 WIB

Tak Hanya Soal Usia, Ini Perbedaan Pramuka Siaga, Penggalang, dan Penegak

Tak Hanya Soal Usia, Ini Perbedaan Pramuka Siaga, Penggalang, dan Penegak

Lifestyle | Rabu, 05 Agustus 2026 | 07:50 WIB

×