Ikuti PKPU, Nasdem Ogah Larang Mantan Koruptor Daftar Kepala Daerah

Suara.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan partai yang diketuai Surya Paloh akan berpegang teguh pada Peraturan KPU Nokor 18 Tahun 2019 yang tidak melarang mantang terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pikada serentak 2019.

Taufik mengatakan selama di dalam aturan tersebut tidak dilarang, maka Nasdem juga akan berpegang terhadap PKPU, di mana Nasdem tidak ingin melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri.

“Nah memang dalam hal kita mengajukan calon ataupun pasangan calon tentu akan ada proses seleksi internal yang dilakukan oleh partai, yang jelas kita tidak akan menyatakan melarang narapidana korupsi untuk maju, tidak. Karena itu akan bertentangan dengan hukum,” ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Meski tidak melarang, lanjut Taufik, Partai Nasdem tetap akan melalukan seleksi internal terhadap setiap calon yang mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Ini bertujuan agar Nasdem tidak mencalonkan orang dengan latar belakang narapidana kasus korupsi.

“Jadi proses seleksinya biar menjadi keputusan internal politik partai, bukan melarang. Jadi tetap kita akan mempersilakan semua orang untuk mendaftar, kita mempersilakan orang untuk berproses dalam proses ini, termasuk yang berlatar belakang pidana korupsi,” kata Taufik.

“Tapi tentu latar belakang rekam jejak dari para calonnya akan jadi pertimbangan yang mendalam bagi partai untuk memberikan rekomendasi,” Taufik menambahkan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal mencantumkan larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2020. KPU hanya mengatur larangan bagi mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak.

Hal itu diketahui berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Pada Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan, jika mantan narapidana yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yakni mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan, aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi tidak tercantum.

Adapun bunyi Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019, sebagai berikut:
"Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Huruf h; Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak".