Yati menilai, pemerintah pada tahun ini hanya mengumbar wacana untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat pada masa lalu tanpa ada implementasi.
“Cuma ada wacana mulai dari pembentukan dewan kerukunan nasional di bawah Menkopolhukam, dan terbaru, Menkopolhukam (Mahfud Md) akan mendorong kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.”
Atas dasar itu, KontraS meminta pemerintah mengevaluasi cara pandangnya terhadap hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial dalam gambaran yang komprehensif dan terintegrasi.
