Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak upaya praperadilan 6 tahanan politik Papua, Surya Anta Ginting cs.
Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan, putusan tersebut semakin memperburuk catatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, terlebih putusan itu dilakukan di Hari HAM Internasional 10 Desember kemarin.
"Kita sangat menyayangkan itu ditolak ya terutama di hari HAM Internasional ini, karena memang faktanya sebagaimana tim kuasa hukum sampaikan bahwa memang ada cara-cara penangkapan yang tidak sesuai prosedur," kata Yati.
Meski begitu, mereka tetap optimistis Surya Anta cs akan bisa melalui proses hukum dan menang dalam sidang perkara nanti.
"Setidaknya melalui proses praperadilan tersebut kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa ada proses yang bermasalah terhadap penangkapan surya anta dan kawan-kawan," katanya.
Diketahui, sidang gugatan praperadilan aktivis Papua, Surya Anta dan kawan-kawan terhadap Polda Metro Jaya ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). Gugatan itu terkait penetapan status tersangka makar.
Sidang itu dipimpin hakim tunggal Agus Widodo. Sementara keenam orang yang mengajukan Praperadilan adalah Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Ariana Elopere. Mereka semua tersangka makar.
"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon praperadilan tidak dapat diterima," kata hakim Agus.
Sementara, dalam temuan KontraS sejak Desember 2018 sampai November 2019 situasi HAM di Indonesia semakin memburuk.
Tercatat, sepanjang 2019 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi terjadi sebanyak 187 peristiwa dengan jumlah korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang mencapai 1615 orang. Bulan September menjadi bulan dengan peristiwa pelanggaran kebebasan berekspesi terbanyak yang mencapai 49 kasus.
TERPOPULER
