187 WNI Terlibat Terorisme di Suriah, Kebanyakan Perempuan dan Anak-anak

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan setidaknya 187 warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat terorisme masih berada di Suriah. Mereka akan dipulangkan negara.

Dari 187 WNI di Suriah itu, ada 31 orang di antaranya adalah laki-laki, sedangkan lainnya perempuan dan anak-anak. Hal tersebut disampaikannya usai bertemu Direktur Jenderal Penanggulangan Terorisme Pemerintah Jepang Shigenobu Fukumoto di Kantor Kemenko Polhukam RI.

"Kita punya FTF (Foreign Terrorist Fighter) itu banyak yang mesti kita pulangkan, misalnya dari Suriah saja kita punya 187 orang," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 6.000 warga luar negeri yang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai teroris atau FTF. Bahkan hal ini menjadi persoalan banyak negara.

Keberadaan FTF tentu menjadi persoalan di suatu negara sehingga harus dipulangkan ke negara asal. Akan tetapi, tentunya membutuhkan pembahasan secara mendalam.

"Itu 'kan harus dibicarakan bagaimana pemulangannya. Kalau dipulangkan berbahaya atau enggak, dan sebagainya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah pun berupaya keras untuk memulangkan WNI di Suriah. Akan tetapi, harus dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kalau yang jelas terlibat teroris itu akan diadili di Suriah. Nah, itu silakan. Akan tetapi, yang bukan 'kan itu nanti dipulangkan di sini. Kalau dipulangkan ke sini, nanti gimana wong berangkatnya saja enggak pamit," katanya.

Pendanaan terorisme lewat telepon pintar

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan kegiatan terorisme saat ini semakin canggih. Pendanaan terorisme saat ini cukup transfer via smartphone atau telepon pintar.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat ditemui usai menunaikan Saalat Jumat di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (10/1/2020). Dia baru saja juga bertemu dengan Direktur Jenderal Penanggulangan Terorisme Pemerintah Jepang Shigenobu Fukumoto "Transfer uangnya sudah melalui handphone kaya gini, 'smartphone'. Jadi, sudah digital," katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius ikut mendampingi Menko Polhukam. Kalau dulu pendanaannya masih secara konvensional melalui bank sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana untuk kegiatan terorisme.

Namun dengan pola seperti sekarang membuat aliran dananya susah terlacak, apalagi disebar ke berbagai orang sebagai penerima dana sebelum dikumpulkan kembali.

"Sekarang, 'jret' gitu sudah sampai ke yang bersangkutan, dan itu disamarkan dan dibagi. Misalnya, di Indonesia ada yang nerima 100 orang dibagi-bagi, dikumpulkan. Itu dioperasikan untuk beli senjata merakit senjata, dan sebagainya," katanya.

Selain itu, Mahfud juga mengkhawatirkan semakin canggihnya terorisme karena lebih banyak melibatkan kaum perempuan dan anak-anak.

Ia mencontohkan warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat terorisme yang masih berada di Suriah, atau sering disebut FTF (Foreign Terrorist Fighter).

"Coba yang ada di Suriah itu ada 187 orang kita di sana yang diduga bergabung dengan teroris. Sebanyak 31 orang itu laki-laki, sisanya itu perempuan dan anak-anak," kata Mahfud.

Mahfud MD bertemu dengan Direktur Jenderal Penanggulangan Terorisme Jepang Shigenobu Fukumoto membahas rencana kerja sama penanggulangan terorisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Alius Suhardi ikut mendampingi Menko Polhukam.

Mahfud menjelaskan pertemuan itu membahas rencana kerja sama pemberantasan terorisme dan langkah deradikalisasi yang akan dilakukan kedua negara. Diakui Mahfud, Jepang juga khawatir terhadap ancaman terorisme, apalagi sekarang terorisme lebih canggih.

"Jadi, banyak, ya, yang akan kita kerja samakan. Bahkan, akan ada forum (semacam) tim bersama yang akan membicarakan terorisme dan pengamanan kawasan," ujarnya.

Hanya saja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan pembahasan kerja sama dengan Jepang itu baru awal dan masih bersifat umum.

"Belum, itu kan baru prinsipnya. Nanti dari Kemenko Polhukam berapa orang, dari sana berapa," kata Mahfud, saat ditanya formatur tim bersama tersebut.

Mahfud menyebutkan hasil pembahasan dari pertemuan kedua negara tersebut kemungkinan sudah bisa direalisasikan secara konkret pada tahun ini. (Antara)