Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly meminta Pemerintah Daerah untuk menginventarisis kekayaan rempah-rempah di wilayahnya agar bisa didaftarkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Yasonna mengatakan upaya tersebut harus dilakukan Pemda agar terlindungi undang-undang dan bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat seperti pemberian royalti.
"Saya mendorong seluruh daerah menginventarisasi kekayaan kekayaan geografisnya untuk didaftarkan ke Kemenkumham, saya buat contoh ya. Pala dan merica putih, yang dulu tidak terdaftar indikasi geografis, harganya sangat rendah, setelah terdaftar harganya bisa sepuluh kali meningkat," kata Yasonna saat menghadiri pameran rempah-rempah dalam Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP itu mengungkapkan bahwa rempah-rempah bisa didaftarkan ke dalam jenis HAKI Komunal, bukan personal.
Yasonna menuturkan, rempah-rempah dulu sempat menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi dalam bidang perdagangan Indonesia yang menarik pasar internasional.
"Khususnya rempah rempah, yang dulu rempah-rempah bisa lebih mahal dari emas. Sekarang, kekayaan rempah rempah kita itu masih tetap berharga di dunia internasional," ucapnya.
Namun, dia juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas rempah-rempah tersebut, agar kembali memiliki nilai jual tinggi di pasar lokal maupun internasional.
"Nah, ini penting. Memang ada standarnya sebelum memperoleh sertifikat kekayaan indikasi geografis. Nah, kami mendorong itu untuk daerah daerah," tutupnya.
TERPOPULER
