IPK Diharapkan Naik, Dewas KPK: Pemerintah dan Parpol Mesti Digonggongi

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Kamis, 23 Januari 2020 | 16:01 WIB
IPK Diharapkan Naik, Dewas KPK: Pemerintah dan Parpol Mesti Digonggongi
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengapresiasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) meningkat dua poin menjadi 40 pada 2019. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengapresiasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) meningkat dua poin menjadi 40 pada 2019. Tetapi, Dewas juga meminta pada masyarakat terus kawal dan ingatkan KPK, pemerintah, dan parpol agar IPK Indonesia bisa terus meningkat.

Syamsuddin menjelaskan skor IPK bisa membimbing pemberantasan korupsi di Indonesia lebih baik ke depannya. Namun ia mengingatkan penting adanya peningkatan kualitas termasuk dalam segi politik.

"Bagaimana meningkatkan indeks persepsi korupsi ke depan secara sempit? Tadi kan dibilang ini cuma angka-angka. Tapi angka-angka ini bisa memandu lebih baik ke depan dan yang penting bagaimana meningkatkan kualitas politik kita ke depan," kata Syamsuddin dalam diskusi "Peluncuran Corruption Perception" di Gedung Sequis Center, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Peningkatan kualitas politik itu kata Syamsuddin, bukan hal yang mudah. Sebagai bagian dari LIPI juga KPK dirinya telah menyusun sistem integritas parpol dengan meliputi standar etik, kaderisasi, rekrutmen, demokrasi internal dan keuangan parpol.

Syamsuddin menerangkan, korupsi bisa mengecil di tanah air apabila parpol melembagakan sistem integritas. Namun menurutnya akan mustahil apabila tidak menjadi sebuah regulasi.

"Aturannya ya UU parpol, yang mengejutkan kita adalah rancangan revisi UU parpol tidak masuk prolegnas 2020," ujarnya.

Padahal menurut Syamsuddin, UU parpol itu bisa menjadi prasyarat guna meningkatkan pendanaan parpol yang disubsidi negara yang kenaikannya berlipat-lipat.

Ia menyebut jika kenaikan subsidi dari negara tidak diimbangi perubahan signifikan dari parpol, maka menurutnya tidak akan ada reformasi di internal parpol.

"Bagaimana mungkin kita meningkatkan subsidi negara dan parpol tidak berubah?," tuturnya.

Dengan begitu menurutnya publik harus berperan untuk mendesak peningkatan kualitas. Menurutnya, baik KPK, parpol ataupun pemerintah harus diingatkan untuk memperbaiki kualitas.

"KPK mesti digonggongi. Parpol mesti digonggongi. Pemerintah kita mesti digonggongi. Maksudnya diingatkan. Anda itu membawa bangsa kita masuk jurang bukan lebih baik. Ini jadi tugas dan tanggung jawab," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik, Naik 2 Poin

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik, Naik 2 Poin

News | Kamis, 23 Januari 2020 | 15:09 WIB

Dekati Awak Media, Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Koki Masak Nasi Goreng

Dekati Awak Media, Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Koki Masak Nasi Goreng

News | Senin, 20 Januari 2020 | 22:58 WIB

Eks Penasehat KPK Sebut Penindakan Korupsi Saat Ini Kental Aroma Politik

Eks Penasehat KPK Sebut Penindakan Korupsi Saat Ini Kental Aroma Politik

Jogja | Kamis, 16 Januari 2020 | 15:57 WIB

Izin Penggeledahan PDIP, Tumpak: Kalau Ada Permintaan 1x24 Jam Kami Proses

Izin Penggeledahan PDIP, Tumpak: Kalau Ada Permintaan 1x24 Jam Kami Proses

News | Kamis, 16 Januari 2020 | 13:09 WIB

Terkini

Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa

Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 20:45 WIB

Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut

Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 20:26 WIB

Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang

Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 20:00 WIB

Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19

Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 20:00 WIB

Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps

Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 19:56 WIB

Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli

Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 19:55 WIB

Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir

Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 19:52 WIB

Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran

Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 19:31 WIB

Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani

Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 19:12 WIB

Aturan Baru! Polisi Bisa Paksa Warga Serahkan Password HP, Menolak Siap-siap Masuk Bui

Aturan Baru! Polisi Bisa Paksa Warga Serahkan Password HP, Menolak Siap-siap Masuk Bui

News | Selasa, 24 Maret 2026 | 18:46 WIB