Kalah dengan Malaysia, Jokowi Sebut Tingkat Literasi Keuangan RI Rendah

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Selasa, 28 Januari 2020 | 15:20 WIB
Kalah dengan Malaysia, Jokowi Sebut Tingkat Literasi Keuangan RI Rendah
Presiden Jokowi kumpulkan menteri hingga pejabat daerah di Istana bahas masalah banjir Jabodetabek. (Suara.com/Ummi HS).

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Hal ini dikatakan Jokowi dalam Rapat Terbatas membahas Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Kita tahu indeks literasi keuangan kita meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 di 2019. Memang meningkat tetapi menurut saya angkanya masih rendah," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019.

Meski demikian, Jokowi menilai angka-angka tersebut masih tergolong rendah. Mantan Gubernur Jakarta itu kemudian membandingkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

"Di Asean saja Singapura sampai 98 persen, kita masih di angka 70 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," kata dia.

Kepala Negara kemudian meminta pada jajarannya untuk menjalankan langkah-langkah perbaikan di beberapa hal.

Pertama kata Jokowi, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

"Selain itu juga lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi meminta agar layanan digital berbasis internet terus dikembangkan. Menurutnya Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga diperlukan layanan keuangan digital berbasis internet

baca juga

"Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, 64,8 persen atau kurleb 170 juta orang dari total penduduk Indonesia," tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi menilai fintech atau digitalisasi keuangan bisa menjadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat.

Dari data OJK per November 2019, bahwa tercatat outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp 12,18 triliun atau meningkat 141 persen.

Menurutnya yang diperlukan saat ini adalah akses keuangan formal, yaitu pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi jasa keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun.

"Dilakukan pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal pegadaian, dana pensiun. Manfaatkan peluang yang ada demi ketahanan nasional bisa tertolong oleh pendanaan dari investor domestik," kata dia.

Selain itu Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan perbaikan dalam perlindungan nasabah dan konsumen.

"Sehingga masyarakat mudah, aman dan nyaman mengakses keuangan formal, sehingga kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Kirim Surat ke DPR Bahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Jokowi Kirim Surat ke DPR Bahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Bisnis | Selasa, 28 Januari 2020 | 13:13 WIB

Di Depan Jokowi, MK Ungkap Tangani 3.005 Perkara, 5 soal Pilpres

Di Depan Jokowi, MK Ungkap Tangani 3.005 Perkara, 5 soal Pilpres

News | Selasa, 28 Januari 2020 | 10:26 WIB

Jokowi Hingga Ketua DPR Datang ke Sidang Laporan Tahunan MK

Jokowi Hingga Ketua DPR Datang ke Sidang Laporan Tahunan MK

News | Selasa, 28 Januari 2020 | 10:17 WIB

Terkini

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa

Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:42 WIB

×