Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang tujuh partai politik non parlemen di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibicarakan soal penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
Tujuh partai politik yang hadir yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hanura, dan Partai Garuda. Kehadiran tujuh parpol tersebut diwakili oleh masing-masing sekretaris jenderal.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menjelaskan selama pertemuan yang dilakukan tertutup itu Menteri Tito banyak membicarakan soal tata aturan politik. Selain itu tujuh parpol juga menyampaikan segala bentuk gagasan kepada Tito.
"Kami bertujuh, satu per satu menyampaikan pandangan balik untuk ke depan bagaimana landscape politik dan sistem kepolitikan kita itu dibenahi seperti apa ke depannya," kata Priyo.
Ia menyebut salah satu masukan dari tujuh partai politik kepada Tito ialah memisahkan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di pemilu 2024.
Pemilu serentak yang pernah dilangsungkan pada 2019 kata dia, menjadi pembelanjaran penting. Ia menyebut dua kontestasi Pilpres dan Pileg tidak bisa dijalankan secara bersama-sama.
Apalagi pada pelaksanaannya banyak petugas pemilu yang kehilangan nyawa akibat kelelahan bekerja.
"Karena begitu diserempakan kemarin yang terjadi adalah sengkarut yang alang kepalang luar biasa," pungkasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Cek Kesiapan Mendagri Tito Gelar Pilkada Serentak 2020
