Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam menangani persoalan di Papua. YLBHI menilai pemerintahan Jokowi - Ma'ruf lebih mengedepankan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan Papua.
Ketua YLBHI Asfinawati bahkan menyebut bahwa pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin telah melakukan operasi militer secara ilegal di Papua. Namun, hal itu menurutnya tak pernah diakui oleh pemerintah.
"Pemerintah tidak pernah mengakui melakukan operasi militer ilegal tetapi mengerahkan pasukan yang sangat banyak, setidaknya di Kabupaten Timika, Paniai, Puncak Papua, Puncak Jaya dan Intan Jaya," ujar Asfinawati lewat keterengan resmi yang diterima suara.com, Rabu (29/1/2020).
"Akibat tidak adanya akuntabilitas untuk penurunan pasukan maka jatuh korban jiwa, pengungsi internal dan terganggunya aktivitas warga termasuk perayan Natal," Asfinawati menambahkan.
Disisi lain, Asfinawati menilai pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin juga telah mengembalikan peran dwifungsi aparat pertahanan dan keamanan.
Padahal, kata dia, berdasar TAP MPR VI/2000 menyatakan bahwa 'peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan tejadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
"Karenanya dwifungsi dihapus. Tetapi pemerintahan Jokowi justru melibatkan kembali TNI juga Polri dalam berbagai kementrian," katanya.
