Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Barat menegaskan, pengusaha hotel dirugikan atas skandal penggerebekan pekerja seks yang dilakukan anggota DPR RI Andre Rosiade, beberapa waktu lalu.
Penggerebekan itu juga menuai kontroversi lantaran diduga PSK berinisial NN hanya menjadi korban jebakan guna membuktikan klaim politik.
PHRI menilai, upaya pengungkapan prostitusi dengan cara penjebakan itu dinilai merusak citra pariwisata di Sumbar.
Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran mengungkapkan, permasalahan ini sangat merusak citra pariwisata di Sumbar dan tentunya secara khusus merusak citra perhotelan di Sumbar.
"Kami diobrak-abrik demi konspirasi politiknya. Andre selalu beralasan konstituennya terbesar di sini (Padang). Katanya dapat laporan dari masyarakat, maka dia merasa punya kewajiban untuk memberantas prostitusi, sampai sini poinnya baik, saya setuju. Namun Andre melakukannya tidak sesuai tatanan yang ada. Dia DPR tentu dia tahu aturannya," kata Maulana Yusran saat dihubungi Covesia.com—jaringan Suara.com, Kamis (6/2/2020).
Maulana menyayangkan penggerebekan yang dilakukan Andre Rosiade tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak hotel.
"Kami di sini (pengusaha) hotel, hotel juga masyarakat kan? Faktanya kami malah dirugikan. Kalau mau gerebek, koordinasi dulu dengan kami. Ini yang saya sayangkan. Biasanya polisi melakukan penggerebekan selalu berkoordinasi dengan kami, tapi kali ini tidak. Ini aneh," kata Maulana.
"Kalau mau bertamu ke rumah orang, kita ke ruang tamunya dulu dong? Bukan langsung ke kamarnya. Hotel ini rumah untuk traveler, enggak bisa main masuk kamar saja. Kalau main buka-buka kamar saja, bahaya ini," ujarnya lagi.
Ia juga menyayangkan sikap Andre yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk menyaksikan proses penggerebekannya dalam video yang dibagikannya di media sosial.
"Semua ada aturannya, dan saya rasa Andre seorang anggota DPR, pembuat UU tahu hukum lah. Kalau semua anggota legislatif bisa main gerebek-gerebek begitu, bahaya kita sebagai pebisnis. Dapat laporan dari masyarakat sedikit langsung gerebek, semua ada aturannya,"papar Maulana.
Karenanya, Maulana menyambut baik sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Komisi III DPR RI menyoroti kasus ini secara hukum, sehingga bisa terlihat jelas siapa yang salah.
"Kami selesaikan secara bijaksana, kami mau buka-bukaan secara hukum. Kami Punya CCTV di semua koridor dan siap kami buka jika diminta. Kami bisa tahu siapa yang reservasi, siapa yang buka pintu, kenapa tidak ada handuk di kamar," tegas Maulana.
Maulan Yusran juga meminta Pemprov Sumbar dan Pemkot Padang membantu pihaknya karena masalah ini telah mengganggu pariwisata Sumbar dan Kota Padang khususnya.
"Pemprov dan Pemkot bantu kami, ambil tindakan, jangan diam saja. DPRD juga kenapa diam saja. Memerangi prostitusi itu sama saja dengan memerangi korupsi, kita dukung seratus persen, tapi ada aturannya," tegasnya.
TERPOPULER
