Tak lama, perempuan itu dijemput Tim Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dari rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada 21 Januari 2020, untuk diamankan di kantor polisi.
Zikria kemudian menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Risma dengan mengirim surat sebanyak dua kali.
Risma akhirnya resmi mencabut laporan yang ditujukan kepada Zikria. Surat pencabutan laporan itu diantarkan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Tursilowati ke Polrestabes Surabaya, Jumat (7/2).
Kendati begitu, Zikria belum tentu bisa bebas meski Risma sudah mencabut laporannya. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menyebut ada dua pasal dalam kasus penghinaaan terhadap Wali kota Surabaya Tri Risma Harini yang dikenakan kepada Zikria Dzatil.
Dua pasal tersebut terdiri dari Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ujaran kebencian di Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.