alexametrics

Hari Ini DPR Akan 'Disegel', Dikepung Buruh Juga

Pebriansyah Ariefana | Novian Ardiansyah
Hari Ini DPR Akan 'Disegel', Dikepung Buruh Juga
Demo buruh tolak Omnibus Law di gedung DPR RI, Senin (20/1/2020). (Suara.com/Stephanus Aranditio)

Demo dimulai pukul 11.00 WIB.

Suara.com - Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya atau ATMAJA berencana mengadakan aksi di depan Geding DPR siang hari ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi mereka dilakukan untuk menuntut agar DPR segera membentuk panitia khusus dalam menangani kasus kerugian di Jiwasraya. Bahkam dalam agenda aksi yang didapat, aksi tersebut akan dilakukan dengan menyegel gedung DPR.

Koordinator aksi Ainur Ridha pun membenarkan soal agenda aksi yang telah tersebar tersebut. Ia mengatakan bahwa massa aksi akan mulai mendatangi DPR pada siang hari.

"Siap. Besok (Rabu) pukul 12.00 WIB kita gerak," kata Ainur.

Baca Juga: Tatap Liga 1 2020, Pelatih Persib Sudah Kantongi Kekurangan Skuatnya

Namun, ia belum menjelaskan lebih detail mengenai berapa perkiraan jumlah massa yang hadir dan sebagainya.

Untuk diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan saat ini panitia kerja atau panja Jiwasraya tengah berjalan di tiga komisi terkait, yakni Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI. Puan mengemukakan, harus ada mekanisme lanjutan jika diperlukan panitia khusus atau pansus.

Pernyataan Puan tersebut seiring usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat yang meminta pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket Jiwasraya.

"Jadi mekanisme itu tentu saja akan kami lewati melalui mekanisme lagi, kita tunggu, biar saja panja tetap berjalan sampai kemudian terkait dengan proses mekanisme pansus itu juga nanti akan kami bahas," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2/2020).

Menurut Puan, berdasarkan mekanisme yang ada, antara panja dan pansus tidak bisa bekerja beriringan. Mengingat panja yang sudah berjalan, lanjut Puan, pembentukan terkait pansus baru bakal dibahas nanti.

Baca Juga: Ada Demo Buruh Tolak Omnibus Law di DPR, Rute Bus TransJakarta Dialihkan

"Tidak bisa (beriringan), itu harus menjadi salah satu sesuai dengan mekanismenya, tetapi sekarang panja di tiga komisi sedang berjalan. Jadi kita tunggu proses yang ada di tiga komisi tersebut dengan nantinya mekanisme terkait dengan pengusulan pansus kita masukkan dalam mekanisme yang ada," ujarnya.

Komentar