Ketegangan AS-Iran Hingga Corona Dikhawatirkan Hambat Petumbuhan Ekonomi

Chandra Iswinarno | Yosea Arga Pramudita
Ketegangan AS-Iran Hingga Corona Dikhawatirkan Hambat Petumbuhan Ekonomi
Staf Khusus Presiden Arif Budimanta (dua dari kiri) di Wisma Negara, Jakarta, Senin (10/2/2020). (Suara.com/Yosea Arga)

Arif Budimanta mengatakan, pemerintah bakal mengontrol Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung.

Suara.com - Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal meningkat di tahun 2020. Sebab, pada 2019 ekonomi Indonesia hanya meningkat sebesar 5,02 persen.

Namun ada persoalan yang muncul di Tahun 2020, selain melambatnya mitra dagang, ada sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Mulai dari lemahnya aktivitas perdagangan dan investasi global, ketegangan Amerika Serikat dan Iran, perang dagang, serta epidemi virus corona.

"Misalnya dalam arahan Presiden dalam konteks Indonesia untuk respons dalam ekonomi dari Korona, akibat melemahnya perumbuhan ekonomi China, terutama dari sisi wisata," kata Staf Khusus Presiden Arif Budimanta di Wisma Negara, Kompleks Kepresidenan, Senin (10/2/2020).

"Maka meningkatkan aktivitas MICE, meeting-meeting, baik pemerintah atau swasta diarahkan ke wilayah yang ketergantungan pertumbuhan ekonominya datang dari sektor wisata. Misalnya Bali. ini bagian untuk menolong melemahnya perekonomian wilayah," sambungnya.

Arif melanjutkan, pemerintah bakal mengontrol Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung. Hal itu disebut mampu memanfaatkan bahan yang tersedia di dalam negeri.

"Kemudian yang kedua, arahan Presiden agar belanja pemerintah khususnya APBN yang bisa dikontrol langsung, bisa dimanfaatkan bahan yang sudah tersedia di dalam negeri," jelas Arif.

Pada faktor internal seperti situasi setelah Pemilu 2109 dan penandatanganan RPJMN 2020-2024 disebut menjadi pemicu positif di Indonesia. Kata Arif, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan terdorong dari peningkatan nilai Rupiah dan peningkatan infrastruktur serta Sumber Daya Manusia melalui program wajib belajar 12 tahun dan program Indonesia pra-kerja.

"Faktor pendorong lain yang kita Harapkan juga timbul adalah omnibus law yang sekarang lagi proses nantinya dibahas bersama-sama dengan DPR baik omnibus law yang terkait bidang cipta kerja maupun yang terkait dengan perpajakan," sebut Arif.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS