Benarkah Pemerintahan Jokowi Bantu Zulkifli Hasan Jadi Ketum PAN Lagi?

Pebriansyah Ariefana

Rabu, 12 Februari 2020 | 12:09 WIB
Benarkah Pemerintahan Jokowi Bantu Zulkifli Hasan Jadi Ketum PAN Lagi?
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi. [Suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Politisi PAN Viva Yoga Mauladi membantah isu adanya intervensi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dalam proses pemilihan Ketua Umum DPP PAN 2020-2025, Karena yang para pemilik suara menentukan pilihannya seusai kehendaknya masing-masing.

Zulkifli Hasan saat ini terpilih menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional. Ini adalah kali kedua Zulkifli Hasan menjadi ketum PAN.

"Itu pilihan politik kader kalau pemerintah intervensi, saya rasa tidak ada dan tidak ada kepentingan pemerintah untuk melakukan intervensi," kata Viva Yoga di arena Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari, Rabu (12/2/2020).

Dia mengatakan Ketua DPD PAN banyak yang menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota dan kepala daerah sehingga relatif independen dalam memilih serta paham soal demokrasi dan independensi parpol. Menurut dia tidak perlu ada pemikiran atau dugaan terkait intervensi pemerintah dalam pemilihan Ketum PAN.

"Amien Rais itu salah satu pendiri partai dan tokoh reformasi, Amien itu identik dengan PAN, tidak ada upaya untuk singkirkan Amien Rais terhadap PAN. Jadi itu hanya framming yang dibentuk untuk hal tertentu," ujarnya.

Terkait arah politik PAN ke depan, Viva Yoga menilai istilah berada di dalam atau di luar pemerintah itu sama mulianya, menurut platform PAN asal untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, saat ini posisi PAN berada di luar pemerintahan sehingga untuk apa diperdebatkan namun partainya tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah.

"Pemerintah adalah lembaga yang diberi wewenang atas nama konstitusi mewakili negara jadi kalau bicara ekonomi sosial masyarakat politik pasti berkaitan dengan pemerintah," katanya.

Viva mengatakan, keputusan politik PAN akan diputuskan secara bersama di internal partai dan belum berpikir ke arah gabung dalam pemerintahan karena baru menyelesaikan Kongres V PAN.

Hatta Rajasa Jadi MPP PAN.

baca juga

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menunjuk politisi senior PAN Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN periode 2020-2025. Sementara itu, Hatta Rajasa mengatakan akan mendukung semua keputusan Ketua Umum DPP dalam menjalankan partai.

Ia juga mengajak semua kader PAN agar selalu kompak dalam membesarkan partai berlambang matahari tersebut.

Hatta juga mengajak semua DPP dan DPW agar memberikan dukungan kepada Ketua Umum DPP PAN yakni Zulkifli Hasan. Menurutnya jika semua kader memberikan dukungan kepada DPP, maka PAN akan bangkit dan jaya di tahun 2024. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Targetkan Tingkat Kemudahan Berusaha di Indonesia di Posisi 40 Dunia

Jokowi Targetkan Tingkat Kemudahan Berusaha di Indonesia di Posisi 40 Dunia

News | Rabu, 12 Februari 2020 | 11:14 WIB

Zulkifli Hasan Terpilih Menjadi Ketua Umum PAN

Zulkifli Hasan Terpilih Menjadi Ketua Umum PAN

Foto | Rabu, 12 Februari 2020 | 10:47 WIB

Ricuh, Peserta Kongres PAN Saling Lempar Kursi

Ricuh, Peserta Kongres PAN Saling Lempar Kursi

Foto | Rabu, 12 Februari 2020 | 08:00 WIB

KPK Tunggu Janji Zulkifli Hasan yang Bersedia Diperiksa Jumat Pekan Ini

KPK Tunggu Janji Zulkifli Hasan yang Bersedia Diperiksa Jumat Pekan Ini

News | Selasa, 11 Februari 2020 | 19:47 WIB

Terkini

Gempa Pacitan Terasa hingga Yogyakarta, KAI Sempat Hentikan Perjalanan Kereta

Gempa Pacitan Terasa hingga Yogyakarta, KAI Sempat Hentikan Perjalanan Kereta

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:32 WIB

Jangan Lewatkan Keseruan Belanja di Alfamidi Akhir Pekan Ini: Bonus Spesial Sudah Menanti

Jangan Lewatkan Keseruan Belanja di Alfamidi Akhir Pekan Ini: Bonus Spesial Sudah Menanti

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:28 WIB

5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan

5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:42 WIB

Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo

Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:32 WIB

5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil

5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:25 WIB

Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes

Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 15:40 WIB

Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta

Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 15:00 WIB

Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah

Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 14:28 WIB

Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan

Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 13:53 WIB

Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum

Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:57 WIB

×