Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pandangannya terhadap prioritas pembangunan nasional pada periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) disebutnya belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Jokowi menyatakan, prioritasnya selama lima tahun awal menjabat adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian di periode kedua ia ingin menambah prioritas kerja ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law.
"Dalam periode dua ini saya ingin fokus pada pembangunan SDM, vocational training, up-skilling, kemudian reformasi di bidang pendidikan. Sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi, kualitas yang baik, golnya akan ke sana," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC di Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (12/2/2020).
Jokowi menargetkan pemerintahannya di periode kedua bisa mengakomodir 5,2 persen atau kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.
"Ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.
Namun, Jokowi yang juga pengusaha mebel itu mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?," ucapnya.
"Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," imbuh Jokowi.
