Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru

Suara.com - Rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia terus digodok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran baru mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Saat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Kamis (6/2/2020) lalu, Jokowi menyinggung beban yang ada di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta sudah sangat besar. Jokowi menyebut, populasi di Pulau Jawa mencapai 149 juta jiwa.

Namun demikian, rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mendapat kritikan dari aktivis lingkungan. Contohnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi mengancam kehidupan flora dan fauna yang tinggal di pulau Borneo.

Dalam wawancara eksklusif BBC Indonesia yang tayang pada 13 Februari 2020, Jokowi angkat bicara terkait kritikan itu. Menurutnya, kawasan Kalimantan Timur merupakan hutan produksi, buka hutan alam maupun tropical land forest.

Jokowi menyebut, dari luas 256 ribu hektare di sana, lokasi ibu kota baru hanya memakai 56 ribu. Menurutnya, banyak lahan-lahan kosong yang nantinya akan dihijaukan.

"Dari 56.000 hektare yang kita pakai, mulai sekarang ini hanya (dipakai) 5.000 hektare, artinya justru banyak lahan-lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan. Lingkungan yang kita perbaiki, karena di sana terus terang hutannya juga sudah rusak, ini tugas kita di situ," kata Jokowi seperti dikutip dari wawancara eksklusif BBC Indonesia.

Jokowi mengaku, dirinya telah memerintahkan para meterinya untuk membangun kebun bibit. Total, kurang lebih 17 ribu bibit tanaman disiapkan untuk perbaikan.

"Kemudian di situ juga ada hutan mangrove yang akan kita pagari, kita proteksi karena konsep ibu kota ini adalah negara rimba nusa. Rimba artinya forest, jungle, nusa artinya pulau, jadi kita ingin justru memproteksi, melindungi dan memperbaiki hutan yang ada," sambungnya.

Wartawan BBC News, Karishma Vaswani juga sempat menanyakan soal jaminan untuk masyarakat adat dan hak lingkungan mereka akan terlindungi. Jokowi menjawab karena konsep ibu kota adalah konsep rimba nusa.

"Ya, karena memang konsep ibu kota ini adalah konsep rimba nusa. Konsep very green city, smart city, compact city, dan zero emission. Beda," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah mempresiksi jika sebagain flora dan fauna di Kalimantan Timur terancam punah akibat proyek pembangunan ibu kota baru.

Hal itu dikatakan Merah dalam diskusi bertajuk 'Ibu Kota Baru untuk Siapa?' di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). Merah menyampaikan bahwa flora dan fauna tersebut terancam punah lantaran habitat mereka hilang karena adanya pembangunan.

"Kalau habitatnya rusak mereka akan masuk ke daerah pemukiman, nah itu dampaknya bisa seperti itu. Yang kedua, kepunahan, ada beberapa endangered species yang dapat hilang," kata Merah.

Merah lantas menyebutkan salah satu fauna endemik pulau Borneo yang terancam punah akibat mega proyek pembangunan ibu kota baru adalah bekantan. Selain itu, beberapa fauna lainnya yang terancam punah yakni pesut, beruang madu, dan orangutan.