Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyatakan, pihaknya ingin memperkuat semangat dan kesamaan dengan pemerintah daerah, agar semua program yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dapat tepat sasaran. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020.
“Intinya, kami ingin memperkuat semangat dan kesamaan dengan pemerintah daerah, agar dalam penyelenggaraan program, baik itu bansos (bantuan sosial), program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan juga dalam dukungan program subsidi di luar Kemensos, seperti PBI-JK, supaya lebih tepat sasaran,” katanya, saat menutup rakor, di Jakarta, Senin (17/2/2020).
Rakor Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diselenggarakan untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.
Selain Undang-undang, Juliari menilai, DTKS juga mengatur peran secara berjenjang dari daerah, termasuk mengatur kebijakan subsidi bagi masyarakat prasejahtera di kementerian dan lembaga lain.
Dalam rakor ini, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) juga meluncurkan aplikasi data berbasis android.
“Namanya SIKS-DROID, yang merupakan aplikasi yang bisa digunakan para petugas di lapangan. Dari lapangan, petugas bisa langsung melakukan input data melalui aplikasi dan masuk DTKS,” kata Mensos.
Dengan aplikasi ini, diharapkan, kualitas yang dikelola dalam DTKS semakin tinggi kredibilitas dan validitasnya.
“Sehingga penyaluran bantuan juga semakin tepat sasaran,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras menyatakan, selain untuk menyamakan persepsi, rakor juga untuk menyosialisasikan arah kebijakan dan strategi pemutakhiran DTKS dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial secara nasional.
Baca Juga: Kemensos : 60 Persen Penerima Program Keluarga Harapan Berpendidikan Rendah
“Rakor ini juga bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota semakin aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS, menjadi ajang saling tukar pengalaman di antara kabupaten/kota dalam upaya perbaikan data penduduk miskin dan rentan di daerahnya masing-masing,” kata Hartono.
Kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti 548 peserta, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. (*)
