Suara.com - Komnas HAM memutuskan tragedi penembakan di Paniai, Papua termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Tragedi berdarah tersebut diketahui terjadi pada tahun 2014 di era pertama kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Merespon keputusan Komnas HAM tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ogah menanggapinya. Dia beralasan, pemerintah belum menerima surat resmi dari Komnas HAM.
Terlebih, Mahfud juga baru mengetahui jika tragedi Paniai sebagai pelanggaran HAM berat melalui pemberitaan di koran. Karena itu, mantan Menhan di masa Presiden Gus Dur ini ogah menanggapi rilis yang ditulis dalam media massa.
"Belum sampai suratnya, baru baca di koran. Masak nanggapin (pernyataan) di media? Sampaikan dulu suratnya. Masa saya nanggapin rilis di media?" singkat Mahfud di Kompleks Kepresidenan, Senin (18/2/2020).
Sebelumnya, Komnas HAM RI memastikan peristiwa penembakan di Paniai yang terjadi pada 2014 termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat.
Dengan demikian, peristiwa pembantaian rakyat Papua di Paniai, Desember 2014 itu adalah pelanggaran HAM berat pertama pada era kekuasaan Presiden Jokowi.
Komnas HAM berharap, peristiwa yang mengakibatkan empat anak Papua tewas dan belasan lainnya luka tembak tersebut bisa diselesaikan melalui pengadilan.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan, keputusan itu merupakan hasil sidang paripurna khusus Komnas HAM yang digelar pada 3 Februari 2020.
Dalam sidang itu, sempat dipaparkan hasil penyelidikan tim adhoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai yang sudah bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripuma peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggran berat HAM," kata Taufan di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).
Ketua tim adhoc penyelidikan berat HAM peristiwa Paniai, yakni Choirul Anam menuturkan, peristiwa tersebut sudah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan.
"Unsur pembunuhan sistematis atau meluas dan ditujukan kepada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi," ujarnya.
Selain anggota TNI, tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.
Untuk diketahui, pada 7 dan 8 Desember 2014, aksi represif aparat membuat 4 Papua meninggal dunia dan 11 lainnya luka tembak.
TERPOPULER
