Nagara Institute: 99 Orang dari 575 Anggota DPR Terpapar Dinasti Politik

Suara.com - Nagara Institute memublikasikan hasil mengenai tren praktik dinasti politik sebagai dampak oligarki partai.

Hasil riset Nagara Institute menunjukkan, sebanyak 17,22 anggota DPR RI periode 2019 – 2024 berkelindan dengan sosok-sosok yang sebelumnya sudah berkecimpung dalam dunia politik maupun jabatan publik.

Dengan demikian, secara kalkulatif, persentase itu menunjukkan sedikitnya 99 orang dari 575 anggota DPR hasil Pemilu 2019 memunyai hubungan dengan pejabat publik atau disebut sebagai bagian dari dinasti politik.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal, dalam acara publikasi hasil riset di Ruang Indonesia Raya, Hutan Kota Plataran, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020), mengatakan jumlah tersebut meningkat bila diperbandingkan dengan hasil pemilu dua periode sebelumnya.

"Ada tren kenaikan praktik politik dinasti. Pemilu 2009 ditemukan 27 kasus. Pemilu 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu Indonesia," kata Akbar Faisal.

Nasdem paling banyak

Dalam pemetaan lanjutan hasil riset tersebut, kata Akbar, Fraksi Partai Nasdem terbanyak memunyai anggota DPR yang terpapar praktik dinasti politik.

"Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik. Dari 59 kursi DPR yang didapat Nasdem, ada 20 orang atau 33,90 persen terpapar politik dinasti,” kata dia.

Pada posisi kedua, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga banyak terpapar dinasti politik, yakni 31,58 persen.

Selanjutnya, Partai Golkar (21,18 persen); Partai Demokrat (18,52 persen); Partai Amanat Nasional (18,18 persen); Partai Gerindra (16,67 persen), dan terakhir PDIP (13,28 persen).

Dua partai urutan bawah atau paling minim menyumbangkan anggota DPR terpapar dinasti politik adalah PKB dan PKS.

"PKB, dari 58 kursi DPR, hanya 5,17 persen di antaranya terpapar dinasti politik. Sementara PKS, dari 50 kursi DPR, hanya 8 persen di antaranya yang terpapar dinasti politik.”

Akbar mengatakan, temuan tersebut sekaligus menjadi indikasi kuat adanya persoalan pada sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai-partai politik.

"Ketika partai politik mengidap penyakit, maka akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi. Oligarki dalam partai politik, sebagaimana tercermin dalam menguatnya dinasti politik telah merusak demokrasi kita,” kata Akbar Faisal.

Ia menilai, kalau persoalan itu tidak mendapat perhatian serius agar bisa diakhiri, Indonesia bakal berada dalam fase paling berbahaya meski beriklim politik demokratis.