Suara.com - Bekas Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Bambang Tri Joko menyebut eks Menpora Imam Nahrawi pernah meminta uang tambahan dana operasional sebesar Rp 50 juta sampai Rp 70 juta kepada bawahannya.
Hal itu disampaikan Bambang saat bersaksi untuk Imam Nahrawi dalam perkara suap dan gratifikasi dana hibah Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) milik Bambang yang menyebut adanya permintaan tambahan dana operasional.
Permintaan tambahan operasional diketahui Bambang melalui staf pribadi Imam, Miftahul Ulum yang juga sudah menjadi terdakwa. Itu dimintanya melalui mantan Sekretaris Menpora, Alfitra Salamm. Alfitra meminta langsung kepada Bambang.
"Itu, dari Sesmen pak Alfitra (permintaan tambahan operasional). Bukan terdakwa Pak. Yang diminta Ulum ke Pak Alfi tadi antara Rp 50 juta hingga Rp70 juta. Setelah disampaikan itu, Ulum sampaikan ke kami," kata Bambang.
Dia menyebut bahwa Ulum juga meminta langsung dengan datang ke ruangan Bambang. Dimana, uang tersebut diminta kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Satlak Prima Kemenpora, Lina Nurhasanah.
"Datang juga pernah (Ulum) keruangan saya untuk meminta dana itu kepada saudara bendahara, saudara Lina," tutup Bambang.
Diketahui, eks Menpora Imam Nahrawi didakwa menerima suap mencapai Rp 11.5 miliar. Uang tersebut untuk memuluskan dua proposal. Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018.
Kemudian, proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun
Kegiatan 2018. Sejumlah uang itu, diterima Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum pada 2018.
Selanjutnya terkait gratifikasi, Imam menerima uang mencapai Rp 8.6 Miliar.
Atas perbuatannya, Imam didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Imam juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
