Suara.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi akan membeberkan nama pemenerima suap korupsi dana KONI. Sebab dia menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dianggap keliru.
Imam mendengar dakwaan yang disampaikan JPU KPK di hadapan majelis hakim menerima suap mencapai Rp 11,5 miliar dan Gratifikasi mencapai Rp 8,6 Miliar.
"Banyak narasi fiktif (dalam dakwaan) di sini. Nanti kami akan lihat (dalam pemeriksaan saksi)," kata Imam usai persidangan perkara kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2019, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
Imam pun, sempat melontarkan kepada pihak -pihak yang dianggap turut menerima uang panas kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya akan disampaikan dalam persidangan.
"Siap-siap saja yang merasa nerima dana KONI ini, siap-siap," tegas Imam
Meski begitu, Imam masih enggan membeberkan siapa saja penerima uang panas dana suap KONI.
"Terimakasih supportnya ya semua teman-teman. Terimakasih dukungannya," tutup Imam
Imam didakwa menerima suap mencapai Rp 11,5 Miliar. Uang tersebut untuk memuluskan dua proposal Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games 2018 dan Asian Para Gemes 2018.
Kemudian, Proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun
Kegiatan 2018. Sejumlah uang itu, diterima Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum pada 2018.
Baca Juga: Tak Cuma Duit Suap, Imam Nahrawi Juga Didakwa Terima 'Hadiah' Rp 8,6 Miliar
Selanjutnya terkait gratifikasi, Imam menerima setidaknya mencapai Rp 8,6 Miliar.
Atas perbuatannya, Imam didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Imam juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
