Momen Menteri Basuki Cekikikan Tak Kuat Menahan Tawa Dengar 'Naturalisasi'

Suara.com - Ada momen lucu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang tertangkap kamera ketika Ketua Komisi V DPR RI Lazarus mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPR, Rabu (26/2/2020).

Ketika itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di samping Lazarus dalam konferensi pers di media.

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi," ujar Lazarus menyindir Anies Baswedan.

Nah, ketika Lazarus menyebut 'normalisasi atau naturalisasi', Menteri Basuki tertangkap kamera tertawa cekikikan. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia tergelak.

Lazarus mengatakan pihaknya ingin mendengar kerja yang sudah dilakukan Anies Baswedan beserta jajarannya. Dia berkelakar menyebutnya dengan diksi 'kerjanisasi'.

"Tapi kami pengen dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan. Ingin kami dengar tadi," ujar Lazarus seusai rapat penanganan banjir Jabodetabek.

Menurut dia, undangan ke Anies Baswedan sudah disampaikan sejak sepekan silam. Kata dia, sebelum banjir ke-dua ini, undangan sudah disampaikan.

"(Undangan) sudah disampaikan seminggu yang lalu. Sebelum banjir ke-dua ini, (undangan) sudah disampaikan," tutur dia.

Anies, Kang Emil dan Wahidin mangkir

Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengungkapkan kekesalannya karena tiga Kepala Daerah tak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menyebut tiga Gubernur itu sok pintar.

Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Mereka mangkir dan memilih untuk diwakilkan oleh bawahannya.

Roberth mengatakan banjir sekarang ini sudah semakin parah karena wilayah ring 1 yang notabene memiliki fasilitas mumpuni juga terendam air. Namun para Kepala Daerah malah enggan memberikan keterangan kepada anggota dewan.

"Banjir di depan mata kita, sampai daerah-daerah elite masuk air, istana negara pun banjir tidak ada perhatian dari Kepala Daerah," ujar Roberth di gedung DPR, Rabu (26/2/2020).

Berbanding terbalik dengan tiga Kepala Daerah itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir dalam rapat dan memberi penjelasan soal penanganam banjir. Roberth pun menilai kinerja Basuki bersama jajarannya sudah cukup baik.

"Saya apresiasi Menteri PUPR," jelasnya.

Meski demikian, menurutnya tiga Kepala Daerah itu masih kerap membuat rancangan yang bertentangan dengan konsep Basuki. Padahal, kata Roberth, rancangan ini sudah dibuat matang dengan menggandeng pihak profesional.

"Kalau kami mau ikut apa yang disampaikan PUPR. Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah itu (rancangan PUPR) bukan orang bodoh yang buat itu ahli," kata dia.

Kekinian, Komisi V DPR RI resmi menunda rapat pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek. Pasalnya, tiga Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak banjir tidak memenuhi undangan rapat.

Tiga Gubernur yang tak hadir adalah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Ketiganya diwakilkan oleh bawahannya.

Ketua Komisi V Lazarus menyatakan rapat tidak bisa terus dilanjutkan jika tiga Kepala Daerah itu tak hadir. Pasalnya, permasalahan banjir ini solusinya adalah koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah.

Akhirnya, Lazarus memutuskan untuk menunda rapat. Pertemuan ini rencananya akan kembali digelar setelah DPR memasuki masa reses pekan depan.

"Tentu kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Demikian rapat hari ini saya nyatakan ditunda," kata dia.